Jakarta-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkapkan bahwa dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi (Pemprov) setempat memiliki laporan keuangan yang negatif atau masih rugi.
Dia mengatakan bahwa saat ini BUMD milik Pemprov Sumut berjumlah enam perusahaan dan dua diantaranya yakni PT Perkebunan Sumut dan PT Dhirga Surya beroperasi dalam kondisi merugi.
“Dua dari enam BUMD tersebut mengalami kerugian sehingga tidak menyumbangkan pendapat asli daerah untuk Sumut,” ujar Bobby saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/4).
Akhirnya kerugian itu pun berdampak pada kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang optimal, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Mediadelegasi Medan, Rabu (30/4).
Dalam RDP yang turut diikuti beberapa pejabat Kemendagri dan belasan gubernur tersebut, ia menjelaskan, total kerugian PT Perkebunan Sumut pada tahun 2023 mencapai Rp64,3 miliar dan PT Dhirga Surya pada tahun yang sama merugi Rp4,1 miliar.
Sementara, empat BUMD lain, yakni PT Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, PT Pembangunan Prasarana Sumut, PT dan PD Aneka Industri dan Jasa hingga saat ini masih memiliki kinerja keuangan.
Meski demikian, kontribusi keempat BUMD tersebut terhadap PAD Sumut sejam tahun 2021 hingga 2024 rata-rata mengalami penurunan.
Menyikapi perkembangan bisnis dan jasa enam BUMD tersebut, Gubernur menyatakan sependapat dengan usulan Komisi II DPR RI mengenai perlunya dibentuk induk usaha atau holding untuk menampung seluruh BUMD milik Pemprov Sumut.
Hal ini diperlukan agar segala keperluan BUMD bisa langsung ditangani oleh pihak holding, misalnya kebutuhan uang atau investasi.
Bahkan, menurut Bobby, di dalam holding tersebut sebaiknya turut bergabung sejumlah BUMD milik pemerintah kabupaten dan kota se Sumut. D|Red
Baca artikel menarik laikny dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
