Lubuk Pakam-Mediadelegasi: Dalam sebuah peralihan hak atas tanah, pembeli terlebih dahulu harus memahami subjek dan objeknya, terlebih dalam hal data yuridis (segala macam bentuk surat- surat yang terdapat).
Hal ini guna menghindari terjadinya masalah pertanahan dikemudian hari. Terlebih akan tindakan oknum-oknum yang akan mencari suatu keuntungan atas peralihan hak tersebut.
Beberapa waktu lalu, ditemukan surat diduga bukanlah suatu produk, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (DS).
Terkait adanya oknum yang diduga memalsukan surat dengan menggunakan logo/kop surat, stempel dan tandatangan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang, Drs. Fauzi.
Menanggapi adanya surat Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang yang diduga palsu dan bukanlah produk Kantah BPN Kab. Deli Serdang tersebut, Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Drs Fauzi menyatakan, pihaknya segera mengatasi, mencegah atas aksi tersebut. Agar tidak terjadinya suatu tindak pidana penipuan yang dapat merugikan orang lain oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Saya tidak pernah membuat atau menerbitkan surat Pemberitahuan tertanggal 1 Maret 2021 kepada Samuel Eli Darius terkait Peningkatan SK Gubernur Tahun 1959 ke Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah seluas 50 hektar di wilayah Kabupaten Deli Serdang, dengan nilai Rp6000 per meternya. Ini suatu tidakan yang tidak pantas, dan melanggar aturan hukum.” Tegas Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Jumat (12/3/2021) sore diruang kerjanya.
Ditambahkannya, Surat Pemberitahuan tertanggal 1 Maret 2021 dinyatakan palsu, karena kop suratnya berbeda dengan milik Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang. Termasuk juga stempel basah dan tandatangan basah.
