Medan-Mediadelegasi: Mantan Pj Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung buka suara soal kisruh pabrik kelapa sawit PT SAS. Dia menyebut semua itu berada pada kewenangan masing-masing OPD di Pemkab Batubara.
“Kewenangan OPD itu kan sudah ada jelas diatur. Untuk mengeluarkan izin PBG-nya siapa, untuk PKPR-nya siapa, penyesuaian tata ruangnya siapa, terkait dengan IPAL-nya siapa, terkait dengan K3-nya siapa. Kan bukan kepala daerah. Makanya harus diluruskan itu,” tegas Heri, Senin 6/10/2025.
Heri yang kini duduk sebagai Kadis Lingkungan Hidup & Kehutanan Sumut itu membantah bahwa izin pabrik PT SAS sepenuhnya berada di bawah kewenangan dirinya selaku Pj Bupati Batubara saat itu.
Soal dugaan pencemaran lingkungan hidup, Heri menyebut bahwa pabrik PT SAS di Kecamatan Sei Suka Batubara merupakan status pabrik yang beresiko kecil. Yang artinya kewenangan soal penanganan pencemaran lingkungan hidup berada di Pemerintah Kabupaten, bukan Dinas LHK Provinsi Sumut.
“Ini harus diluruskan karena skalanya berskala risiko kecil. Berskala risiko kecil di mana kewenangannya kabupaten. Namun karena posisi saya ini Dinas LHK Sumut, siap aja, namanya untuk benar,” ujar Mantan Sekda Labusel itu.
Heri menyatakan bahwa jika ada pemberitaan yang mencuat, tim dari LHK Sumut siap turun ke lapangan untuk memeriksa.
“Karena ada pemberitaan itu, Saya turunkan tim ke sana. Jadi, kalau tidak ditindaklanjuti mereka, penutupan. Tapi harus ada dari daerah menyurati kita. Ini yang saya tunggu ambil keputusan,” kata Heri.
Sementara itu, manajemen PT SAS masih bungkam soal dugaan lobi-lobi kepada Heri Wahyudi saat menjadi Pj Bupati Batubara. Bahkan Humas PT SAS, Mulkan, yang biasanya berkenan menjawab wartawan, tidak memberi komentar apapun soal lobi-lobi untuk mendirikan pabrik tersebut.
Kordinator Aliansi Masyarakat Sumut Bersih (AMSUB) Apri Budi mengaku heran dengan pernyataan Heri Wahyudi yang dinilai tidak konsekuen. Bahkan bisa saja pernyataan Heri menjadi Boomerang bagi dirinya sendiri.
“Mungkin dia (Heri Wahyudi-red) lupa bahwa pimpinan administrasi di sana adalah Kepala Daerah. Pernyataan yang terkesan lempar bola ke dinas itu bisa jadi Boomerang bagi dirinya sendiri, terutama yang menyebut pabrik itu berskala kecil. Artinya Heri tahu betul soal pabrik tersebut,” kata Apri Budi.
Untuk itu, Apri Budi mendorong Inspektorat dan Polda Sumut segera turun tangan terkait persoalan tersebut.
“Kita sudah siapkan aduan ke Inspektorat Provsu dan Polda Sumut agar turun tangan menginvestigasi kasus ini,” kata Apri Budi.
