Menurutnya, pemerintah daerah akan memilih skala super prioritas dari setiap usulan dengan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil dana pembangunan dari pusat.
Rapat musyawarah ini merupakan wadah segala usulan dengan skala prioritas dimana usulan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu diperlukan peran bersama dalam membangun samosir sejahtera di masa pandemi Covid-19.
Kepala Bappeda Kabupaten Samosir Rudi Siahaan dalam paparannya menyampaikan ada enam skala prioritas menurut isu strategis antara lain Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Penurunan Angka Kemiskinan, Pencegahan, Penanganan, Penanggulan Wabah Penyakit dan Bencana, Pelaksanaan Reformasi, Birokrasi dan Tata kelola Pemerintah Berbasis Elektronik, Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Kearifan lokal dan Inovasi Daerah, Pengelolaan Industri Pariwisata yang berkelanjutan, Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik untuk mendukung perekonomian masyarakat serta KSPN Danau Toba.
Selanjutnya disampaikan bahwa segala usulan rencana pembangunan sudah di masukan ke aplikasi SIPD dan setiap perangkat daerah dalam menyusun anggaran tahun 2022 akan menyesuaikan dengan usulan musrenbang.
Acara dilanjutkan dengan penandatangan berita acara hasil kesepakatan musrenbang Kecamatan Pangururan yang kemudian diserahkan kepada Bupati Samosir melalui Kepala Bappeda.
Turut hadir Pimpinan OPD, Uspida Kecamatan Pangururan, Kepala Desa se-Kecamatan Pangururan, BPD se-Kecamatan Pangururan, Tokoh masyarakat, LSM dan Insan Pers.
