Medan-Mediadelegasi: Tokoh masyarakat di Medan, Sumatera Utara, tak menduga tragedi pembunuhan tujuh orang jenderal pada 30 September 1965 sebagai gerakan Partai Komunitas Indonesia (PKI).
“Saya baru tahu peristiwa itu setelah beredar kabar, bahwa Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta menyampaikan desakan pembubaran PKI,” kata H Syahrial AMS, SH MHum kepada Mediadelegasi, di Medan, Senin (29/9).
Beberapa hari menjelang peristiwa G30S PKI, Syahrial AMS yang ketika itu menjabat sebagai Komandan Banser Ansor Medan, bersama sejumlah tokoh pemuda dan agama menghadiri pertemuan bersama Gubernur Sumut Oelung Sitepu.
Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan pada 28 September 1965 tersebut turut dihadiri para Menteri Negara dari PKI, NU dan PNI.
“Termasuk hadir waktu itu, Jalaluddin Yusuf Nasution, Ketua PKI Sumut, Aminuddin Azis Ketua NU Sumut, dan ada dari PNI Sumut, saya lupa namanya,” terang Syahrial AMS yang kini berusia 81 Tahun itu.
Pembina Yayasan Pondok Pesantren Ulumul Quran Stabat, Langkat ini, mengaku masih ingat pidato Soebandrio, Menteri Luar Negeri Indonesia, Jalaluddin Yusuf selaku Ketua Committee Besar Daerah (CBD) Partai Komunis Indonesia (PKI).
Soebandrio dalam pidatonya, antara lain menyebut nama-nama calon menteri dari PKI asal Sumut, kecuali Mayjen Yusuf Mokoginta selaku Panglima Kowilhan yang saat pertemuan itu memilih tetap berdiri.
“Jenderal Moko (Mokoginta) tak ikut sebagai calon menteri, tapi kelebihan kecerdasannya melebihi menteri,” ucap Syahrial menirukan pidato Soebandrio yang cukup serius waktu itu.
Pada keesokan harinya atau 29 September 1965 lanjut Syahrial, Soebandrio beserta rombongan menteri dari Jakarta, melanjutkan perjalanan ke Aceh.
Beberapa kemudian atau tepatnya pada 4 Oktober 1965, kata Syahrial, dirinya mendapat kabar bahwa di Jakarta telah terjadi pembunuhan secara keji terhadap tujuh orang jenderal.
Kabar tersebut diperoleh Syahrial dari pemilik warung kopi langganannya di kawasan Kebun Sayur Jalan Multatuli Medan.
“Akibat peristiwa G30S PKI itu, NU mendesak pembubaran PKI,” kata Syahrial setelah mendengar langsung informasi tersebut lewat siaran berita RRI di warung kopi tersebut.
Syahrial mengaku terkejut dengan tragedi pembunuhan itu, karena salah satu korban adalah Mayjen Soeprapto yang pernah bertugas sebagai Komandan Militer di Sumut dan rumah pribadinya beralamat di Jalan Samanhudi Medan.
Pascaperistiwa G30S PKI, desakan masyarakat agar PKI dibubarkan kian gencar dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Sumut.
Meski demikian, sejumlah anggota DPRD Sumut dari PKI pada 7 Oktober 1965, justru masih ikut bersidang.
Pada 12 Oktober 1965, kata Syahrial, di Lapangan Merdeka Medan digelar Rapat Akbar Umat Islam Sumatera Utara.
Rapat terbuka tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Adil Zuhdi Daulay dan Walikota Medan Aminurrasyid yang juga Ketua NU Sumut.
Saat Rapat Akbar inilah, kata Syahrial, Tuan Syech Afifuddin sebagai Rois Amm PW NU Sumut membacakan fatwa, menghalalkan darah komunis.
Pascarapat akbar ini, gerakan pengganyangan PKI tak terelakkan.
“Saat itu terbentuklah Front Aksi Pemuda, sebagai kolaborasi Pemuda Ansor, Pemuda Muslimin, Pemuda Katolik dan Pemuda GAMKI dikomandoi Marahalim Siregar dari NU,” paparnya.
Kemudian, terbentuk juga Komando Aksi Pemuda dari Pemuda Pancasila dikomandoi Fendi Keling.
Titik awal gerakan pengganyangan PKI oleh Front Aksi Pemuda bergerak menuju gedung Soksi waktu itu, Jalan Iskandar Muda Medan berujung pada tewasnya Zakir Sago, dan Ketua Sargubi yang juga anggota DPRD Medan.
“Saat ini ada satu lagi saksi hidup sejarah itu, yaitu Kamaluddin Lubis yang kini dikenal sebagai advokat senior. Pada masa itu, Kamaluddin Lubis menjabat sebagai Ketua PMII Sumut,” ujar Syahrial. D|Red-06
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
