Medan-Mediadelegasi: Biro Hukum Dewan Pimpinan Pusat Komite Masyarakat Danau Toba (DPP-KMDT) mendesak polisi segera memproses kasus dugaan penganiayaan Marisi Manurung.
“Desakan itu merupakan hasil rapat virtual zoom dengan Biro Hukum DPP KMDT, 11 Maret 2023 dipandu host Ketua KMDT Sumut Prof Dr Binari Manurung,” tulis St Edison Manurung, Ketua Umum DPP KMDT sebagaimana diterima redaksi Mediadelegasi, Selasa (14/3), di Medan.
BACA JUGA: Terduga Penganiaya Marisi Manurung Bisa Dijerat Pasal Berlapis
Diberitakan sebelumnya, Kepolisian Resor (Polres) Toba memastikan pengusutan hingga tuntas terkait dugaan penganiayaan dialami Marisi Manurung (71), warga Lumban Manurung, Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba.
Kasat Reskrim Polres Toba AKP Nelson Sipahutar menjawab konfirmasi Mediadelegasi, Senin (6/3), mengatakan, terduga penganiaya Marisi Manurung dapat dijerat Pasal berlapis.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, dugaan penganiyaan terhadap Marisi Manurung terjadi di sekitar lahan Pantai Pasifik Porsea pada 27 Februari 2023.
Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh beberapa orang yang mengklaim sebagai pemilik sah dari lahan di pinggiran Danau Toba itu.
Dalam peristiwa itu, Marisi diperkirakan sempat mendapat perlakuan yang dinilai tidak wajar, yakni dipaksa meninggalkan bangunan sederhana yang ditempatinya.
Dalam salinan surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL/74/III/2023/SU/TBS yang diterbitkan Polres Toba pada 5 Maret 2023, disebutkan antara lain pihak terlapor adalah Marudut Manurung , warga Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea.
BACA JUGA: Polres Toba Usut Penganiayaan Terhadap Marisi Manurung
Nelson membenarkan bahwa selama ini disinyalir telah terjadi tindakan saling klaim atas lahan di sekitar Pantai Pasifik Porsea.
Pihaknya juga telah mendapat informasi bahwa kedua belah pihak yang terlibat saling klaim atas lahan Pantai Pasifik sudah membuat kesepakatan tertulis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut paling lambat 13 hari sejak ditandatangani pada 1 Maret 2023.
Surat kesepakatan itu ditandatangani ole Herbin Maju Manurung selaku ketua Horja Manurung dan St Oscar Manurung sebagai penyewa lahan.
Dalam surat itu juga tertera tanda tangan Wakil Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak dan Sekdakab Toba Augus Sitorus selaku pejabat pemerintah yang mengetahui kesepakatan tersebut.
Dikatakan Nelson, meski di balik sengketa saling klaim lahan di area Pantai Pasifik sudah ada kesepakatan dari dua pihak untuk mencari solusi terbaik, tetapi persoalan dugaan tindak pidana kekerasan yang dialami Marisi Manurung tetap didalami oleh Polres setempat.
Namun, Nelson saat diwawancara ibelum menyebutkan kapan proses pemanggilan terhadap terlapor maupun saksi-saksi dalam dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan lanjut usia itu. D|Red
