Medan-Mediadelegasi: Polemik pelayanan kesehatan di RSU Citra Medika Tembung, Kabupaten Deli Serdang, terus menuai perhatian publik, termasuk dari kalangan KNPI. Setelah muncul dugaan permintaan uang panjar kepada pasien serta kabar meninggalnya seorang bayi, KNPI Sumatera Utara memastikan investigasi masih berjalan untuk mengungkap fakta sebenarnya. KNPI menilai kasus ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayanan kesehatan di Sumatera Utara, khususnya terkait kepatuhan terhadap program Universal Health Coverage (UHC).
KNPI Kawal Evaluasi Pelayanan Kesehatan di RS Citra Medika
Dinkes sebelumnya telah menerjunkan tim Satuan Tugas Mutu Pelayanan Kesehatan untuk melakukan visitasi lapangan dan klarifikasi langsung kepada manajemen rumah sakit. Langkah ini dilakukan guna memastikan kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap regulasi pelayanan yang berlaku.
Dalam pemeriksaan awal, mekanisme uang panjar ditegaskan tidak lagi dibenarkan karena bertentangan dengan program Universal Health Coverage (UHC) yang menjamin akses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya awal. Dinkes juga berencana memberikan teguran tertulis agar rumah sakit segera melakukan pembenahan sistem internal.
Temuan lain menunjukkan masih ada petugas garda depan yang belum memahami kebijakan UHC secara menyeluruh. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu kesalahpahaman dalam pelayanan kepada pasien.
Di sisi lain, pihak RS Citra Medika menegaskan bahwa pelayanan telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur. Manajemen menyebut bayi berusia sembilan bulan yang kemudian meninggal sempat diperiksa, dipasang oksigen, dan disarankan menjalani rawat inap setelah dinilai dalam kondisi lemah serta sesak.
Desakan Transparansi
Sorotan juga datang dari kalangan pemuda.
Wakil Bendahara KNPI Sumut, Stefanus Gulo, mendesak Dinkes segera membuka hasil investigasi kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Ia menilai, apabila pasien gawat darurat tersebut ditangani secara intensif sejak awal, peluang keselamatan mungkin masih ada. Berdasarkan keterangan keluarga, bayi disebut hampir satu jam belum mendapatkan penanganan intensif, termasuk pemasangan infus.
Stefanus juga menyoroti persoalan biaya pasien umum yang disebut mencapai Rp500 ribu, sementara keluarga hanya memiliki Rp200 ribu. Dengan jarak rumah ke rumah sakit yang relatif dekat, ia meminta otoritas kesehatan mencermati seluruh rangkaian peristiwa secara objektif.
“Kami berharap hasil audit itu adil bagi semua pihak. Ini menyangkut program besar gubernur, sehingga Dinkes harus benar-benar cermat mengevaluasi rumah sakit tersebut,” ujarnya.
Ujian Komitmen Layanan Kesehatan
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan inklusif, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Investigasi yang transparan dinilai penting bukan hanya untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan medis.
Hingga kini, Dinkes Sumut menegaskan proses pembinaan dan pemeriksaan masih berlangsung, sementara publik menunggu kejelasan apakah tragedi tersebut disebabkan oleh faktor medis, prosedural, atau miskomunikasi di lapangan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
[…] HARI INI Sawit Tanpa NPWP: KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara KNPI Minta Kejelasan, Investigasi Dinkes Sumut atas Kasus Bayi Meninggal Jadi Perhatian Operasi Gabungan KBNI-TNI: Medan Siaga Perangi Narkoba Gerbong Mutasi Kejari Medan: Tiga Jabatan […]