KPK Periksa Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi tiba untuk diperiksa penyidik terkait dugaan suap pengubahan opini audit Kabupaten Muara Enim. Foto: Ist.

Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi tiba untuk diperiksa penyidik terkait dugaan suap pengubahan opini audit Kabupaten Muara Enim. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi sebagai saksi dalam perkara dugaan suap terkait laporan audit di Kabupaten Muara Enim. Bobby telah hadir memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026) pagi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa salah satu fokus pemeriksaan berkaitan dengan dugaan rekayasa status opini hasil audit. Diduga terjadi upaya mengubah opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

“Penyidik membutuhkan keterangan saksi untuk melengkapi konstruksi perkara agar utuh dan terang benderang,” ujar Budi saat memberikan keterangan pers.

Ia menambahkan, keterangan dari Bobby juga dimaksudkan untuk memperkuat alat bukti yang sudah dikumpulkan penyidik terhadap pihak-pihak yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Tinjau Langsung Penanganan Banjir di Tapanuli Tengah, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Diketahui sebelumnya, pada Selasa (14/7/2026), tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di kediaman Bobby Adhityo Rizaldi dalam rangka mengungkap aliran dana dan bukti pendukung dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam pengembangan perkara ini, KPK telah menetapkan total lima orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Bupati Muara Enim, Edison atau yang dikenal dengan inisial EDS.

Tersangka lainnya meliputi pihak swasta bernama Augusz Dewanggara atau Angga (ANG), serta Titin Rita Lestari (TTN) yang merupakan ASN Pengendali Teknis.

Selain itu, turut ditetapkan Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi dan Cory Erin Hardi (CRH) yang menjabat sebagai marketing di perusahaan yang sama.

Penyidikan terus berjalan guna mengungkap sepenuhnya mekanisme transaksi, siapa saja pihak yang terlibat, serta besaran nilai yang diserahkan sebagai imbalan atas pengubahan opini audit tersebut.

BACA JUGA:  KPK Panggil Bos Maktour Fuad Hasan dan Eks Menag Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK menegaskan akan memproses seluruh pihak yang terbukti melanggar hukum secara objektif dan transparan tanpa pandang bulu, sesuai dengan bukti yang ditemukan di lapangan.

Pemeriksaan terhadap Bobby Adhityo Rizaldi diharapkan dapat menjelaskan posisi, peran, serta pengetahuannya terkait proses pemeriksaan keuangan di Kabupaten Muara Enim yang menjadi objek sengketa.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas lembaga pemeriksa keuangan negara dan kepatuhan pengelolaan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Miranda

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPK Tetapkan Isma Yatun Sebagai Ketua Masa Jabatan 2026–2031
Bakom Sebut Penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit Cs Ancam Keamanan dan Makar
Bahlil Bantah Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo Minta Polri Usut Pembuat Hoaks
Mendagri Tito Minta Aceh, Sumut, dan Sumbar Kembali Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana
Kepala BIN Sebut Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah Pada Tindakan Makar
DPR Belum Sikapi Usulan Pemakzulan Gibran, Dasco: Tunggu Putusan Lengkap MA
Mabes Polri Banjir Karangan Bunga Dukungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Pemerintah Perluas Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Mulai 2027
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 17:06 WIB

BPK Tetapkan Isma Yatun Sebagai Ketua Masa Jabatan 2026–2031

Sabtu, 7 November 2026 - 13:47 WIB

Bakom Sebut Penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit Cs Ancam Keamanan dan Makar

Sabtu, 7 November 2026 - 11:44 WIB

Bahlil Bantah Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo Minta Polri Usut Pembuat Hoaks

Sabtu, 7 November 2026 - 10:45 WIB

Mendagri Tito Minta Aceh, Sumut, dan Sumbar Kembali Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana

Jumat, 6 November 2026 - 16:23 WIB

Kepala BIN Sebut Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah Pada Tindakan Makar

Berita Terbaru