“Besar harapan kami kepada pemerintah agar pro rakyat demi kepentingan kesejahteraan masyarakat Luat Huristak,” teriak masyarakat.
Di tempat yang sama, Tim Advokasi Aliansi Masyarakat Luat Huristak, Rheinhart Manurung, SH MH bersama rekannya Hengki Silaen SH MH, Jansen Purba SH MH, Judika Atma Togi Manik SH MH dan Gorata Palti S.O Sinaga SH MH juga angkat bicara.
Rheinhart menyampaikan, sesuai data-data histori sejarah dan fakta di lapangan bahwa pemerintah keliru dalam penetapan kawasan hutan.
Menurut Rheinhart pemerintah tidak sempurna dalam menetapkan kawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat dan tidak melihat fakta-fakta di lapangan sebagaimana amanat undang-undang.
“Apakah penunjukan, penataan dan pemetaan yang pada akhirnya penetapan kawasan hutan tanpa melihat fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai histori sejarahnya,” ujar Rheinhart.
Ditambahkan, berdasarkan Prepres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dengan menunjuk Satgas PKH bersama instansi lainnya.
“Inilah yang menjadi salah satu poin catatan penting, yang akan kita perjuangkan bersama masyarakat untuk hak-hak yang diperjuangkan seadil-adilnya,” ucap Rheinhart.
Oleh karena itu, Tim Advokasi Masyarakat Luat Huristak tergerak untuk memberikan bantuan dan mendampingi masyarakat untuk memperjuangkan hak -hak atas tanah yang disita oleh negara yang tidak memiliki unsur melanggar hukum.
Tim Advokasi Masyarakat Luat Huristak juga akan menyurati Presiden RI Prabowo Subianto serta DPR RI. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
