Menangkal Golput Pemilu 2024

Hanya saja, secara psikologis kondisi ini hanya akan menilai penyelenggara Pemilu tidak professional dan bagi warga menganggap suaranya kurang diperlukan. Setidaknya akan dijadikan sebagai alasan, memilih absen ke TPS karena kurang dihargai tanpa undangan.

Ironisnya, dalam sebuah kasus Pemilihan Kepala Desa serentak tahun lalu di Sumatera Utara. Sang ayah yang harus memperjuangkan hak anak-anaknya berstatus sebagai pemilih pemula (baru pertama kali memilih). Meski telah menunjukkan KTP dan KK, petugas di TPS bersikeras menolak anak tersebut melakukan pencoblosan dengan alasan tidak ada dalam lembar DPT. Petugas itu justru harus dipahamkan oleh warga, tentang DPT bersumber dari KTP dan KK yang diterbitkan lembaga negara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kasus ini bisa membuat rakyat alergi terhadap penyelenggaraan Pemilu, terlebih dalam tataran menghadapi kelompok masyarakat pesimis yang cenderung memilih golput.

Berikutnya dalam upaya menekan angka golput secara moral, memerlukan peranan seganap Partai Politik, kontestan Pemilu dan kelompok lembaga masyarakat yang konsern terhadap perwujudan demokrasi di negeri ini.

Parpol penting memperkuat kampanye demokrasi dengan berbagai imbauan anti golput. Jadi bukan sekadar menjual program Parpol secara langsung atau melalui Caleg Parpolnya dengan segudang janji pro rakyat secara jorjoran.

Pelibatan lembaga masyarakat untuk melakukan beragam sosialisasi dengan terprogram yang diharapkan dapat merubah mindset masyarakat yang dewasa ini cenderung menunggu serangan politik uang.

Ekstremnya “memilih yang bayar”, patut disikapi Parpol dan para kontestan Pemilu dengan tidak memanfaatkan mindset hitam bagi penegakan demokrasi untuk mendapatkan suara.

Para pejabat public hasil Pemilu 2024 patutnya merealisasikan janji program kepada rakyat sehingga dapat mengubah mindset demokrasi pada masa mendatang.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya