Medan-Mediadelegasi: Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang 450 Kilometer menganggarkan APBD Sumut sebesar Rp2,7 Trilun terancam gagal.
Pasalnya, Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bertanggal 20 Mei 2022, menerbitkan surat berisi penjelasan penggunaan alokasi anggaran dengan multi years contract (kontrak tahun jamak) untuk pembangunan jalan dan jembatan itu masih memerlukan sejumlah persyaratan.
Tender proyek yang dikabarkan belum mendapat persetujuan DPRD Sumut itu berdasarkan tayangan LPSE telah dimenangkan PT Waskita Karya dengan penawaran Rp2.624.423.367.729,90,- (Rp2,6 triliun lebih-red).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BACA JUGA: Paket Proyek Tiga Tahun Anggaran Jadi Satu
Surat Inspektorat Jenderal Kemendagri itu menjelaskan bahwa Pasal 92 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan lampiran huruf E angka 38c Peraturan Mendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, menyebutkan penganggaran kegiatan/sub kegiatan tahun jamak ditetapkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang diteken bersamaan dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kemudian, Ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2019, jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah (Gubernur Sumut-red).
Pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 Km menjadi prioritas Pemprov Sumut, proyek dengan anggaran Rp2,7 triliun yang dimulai tahun 2022 berarti harus rampung Tahun 2024.
Sementara khalayak mengetahui, masa jabatan Gubsu Edy Rahmayadi yang dilantik 5 September 2018 itu akan berakhir September 2023.
Terkait persetujuan DPRD Sumut atas proyek jalan dan jembatan berbiaya Rp2,7 triliun itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting yang dihubungi Mediadelegasi, melalui WhatsApp di nomor 0812 6090 XXX hingga berita ini tayang belum menjawab.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
