Pemerintah Dorong Renovasi Rumah Tak Layak Huni dengan Bantuan Rp21,8 Juta per Unit

- Penulis

Senin, 23 Juni 2025 - 13:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. (Foto : Ist.)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. (Foto : Ist.)

Jakarta-Mediadelegasi : Pemerintah segera menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk pembiayaan renovasi rumah tak layak huni. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa besaran bantuan yang diberikan adalah senilai Rp21,8 juta per unit.

Fahri mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah disetujui dan segera diumumkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan alokasi anggaran total Rp43,6 triliun. Program ini ditargetkan menyasar 2 juta rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam acara People-First Housing: A Road Map from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia di Jakarta, Fahri menjelaskan bahwa penyaluran BSPS akan rampung sebelum Desember 2025. Jumlah ini naik signifikan jika dibandingkan target penyaluran BSPS sebelumnya yakni 150.000 unit per tahun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fahri memerinci bahwa per rumah akan mendapatkan alokasi Rp21,8 juta. Rinciannya, Rp1,8 juta akan digunakan untuk kementerian untuk melakukan pelatihan dan administrasi kebijakan, Rp2,5 juta diberikan langsung kepada pemilik rumah, dan Rp17,5 juta digunakan untuk belanja materiel bahan bangunan.

Pemerintah juga berencana untuk bekerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk mengaktifkan Koperasi Merah Putih dalam menyediakan bahan bangunan untuk renovasi rumah. Fahri berharap bahwa program ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BSPS merupakan bagian dari program 3 juta rumah sesuai dengan kampanye Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun ini, target tersebut akan didorong dengan melakukan renovasi untuk 2 juta unit rumah.

Selain renovasi, pemerintah juga akan melakukan pembangunan rumah baru yang dilakukan pengembang. Fahri berharap bahwa program ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

BACA JUGA:  Saatnya Labuhanbatu Diurus Kolaborasi Birokrat-Akademisi

Pemerintah menargetkan penyaluran BSPS dapat selesai sebelum Desember 2025. Fahri berharap bahwa program ini dapat berjalan lancar dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan alokasi anggaran total Rp43,6 triliun, pemerintah berharap dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program BSPS. Fahri berharap bahwa program ini dapat berjalan sukses dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Program BSPS diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai target 2 juta rumah tidak layak huni yang direnovasi pada tahun ini. Fahri berharap bahwa program ini dapat berjalan efektif dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. D|Red.

 

Baca  artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda
Warga Dairi Tolak “Putar Ulang” Izin Tambang Seng
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Cipulir
Puasa 1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026
Pemerintah Gelar Sidang Isbat: Menanti Keputusan Resmi Awal Ramadan 1447 H
Prabowo Jamin Stabilitas Pasar Modal Pasca-Mundurnya Petinggi OJK dan BEI
Pemkab Tapanuli Utara Paparkan Manajemen Talenta ASN di BKN Pusat
Tapanuli Utara Raih Penghargaan UHC Awards Kategori Madya

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 09:54 WIB

kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda

Jumat, 27 Februari 2026 - 11:34 WIB

Warga Dairi Tolak “Putar Ulang” Izin Tambang Seng

Senin, 23 Februari 2026 - 11:18 WIB

Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Cipulir

Selasa, 17 Februari 2026 - 21:29 WIB

Puasa 1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026

Selasa, 17 Februari 2026 - 11:07 WIB

Pemerintah Gelar Sidang Isbat: Menanti Keputusan Resmi Awal Ramadan 1447 H

Berita Terbaru