Mengingat saat ini, pemerintah daerah bersama DPRD Rohul sedang dalam proses penyusunan dan pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2022.
’’Alokasi anggaran program JPS itu berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat penyesuai BBM seperti pelaku UMKM, nelayan, tukang ojek dan dalam bidang transportasi, pemerintah daerah akan membantu transportasi umum yang mengalami kenaikan tarif, sesuai arah kebijakan Presiden Joko Widodo,’’ katanya.
Zaki mengatakan, program JPS dalam bentuk bantuan sosial langsung tersebar di sejumlah OPD di Pemkab Rohul, seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Kemudian, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
’’Kita memastikan seluruh subsidi dan program JPS baik dari Pemkab Rohul dan Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan paska penyesuaian kenaikan harga BBM,’’ terangnya.
Mantan Camat Kabun itu menambahkan, untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengatasi inflasi dan kelangkaan pangan, pemda telah menyurati OPD terkait dan pemerintah desa, agar mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dan lahan tidur untuk ditanami tanaman yang dapat memicu inflasi seperti cabai, bawang, sayur-sayuran dan kebutuhan pokok lainnya. D|Kan-103
