Medan-Mediadelegasi: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan transparansi dalam menjalankan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Sebab, sebut dia, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan APBD karena merupakan uang rakyat yang digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Masyarakat berhak mengetahui setiap rupiah yang dikelola pemerintah dalam menjalankan roda kepemerintahan, sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran kepada masyarakat,” kata Wali Kota pada kegiatan Entri Meeting Serentak Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut Semester II Tahun 2025, di Medan, baru-baru ini, seperti dilansir Mediadelegasi dari Diskominfo Medan.
Menurut dia, keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan, memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya, dan melaporkan jika ada dugaan penyimpangan.
Diakuinya, tata kelola keuangan publik bukan sekadar soal angka dan laporan, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat.
Oleh karena itu, kata dia, kegiatan entry meeting yang dilakukan BPK RI merupakan agenda sebagai pengingat bagi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sebaik mungkin.
Rico menilai kegiatan entry meeting bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah awal yang penting dalam proses pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut dia, kehadiran BPK bagian dari mekanisme “checks and balances” sekaligus sarana memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas
“Kami memandang bahwa pemeriksaan BPK sebagai sebuah kesempatan, bukan sebuah beban. Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mengarahkan, mengingatkan, dan memperbaiki,” ujar Rico.
