Namun, mantan pejabat Bupati Samosir ini mengaku kecewa atas ketidakhadiran Ketua Harian BP-TCUGGp Mangindar Simbolon dalam forum rakor tersebut.
“Mangindar Simbolon seharusnya ikut hadir dalam rakor ini, karena banyak hal yang harus dibahas termasuk perjalanan organisasi TCUGG yang selama ini banyak kekurangan,” ujar dia.
Ia menilai, memasuki dua tahun lebih perjalanan BP TCUGG sejak ditetapkan oleh Gubernur Sumut pada Januari 2021 lalu, roda organisasi itu terindikasi dikendalikan oleh pengurus yang terkesan tidak mempunyai arah dan tujuan yang tepat.
Padahal dalam organisasi yang sehat, menurut Wilmar, setiap pengurus harus memiliki tujuan yang jelas yakni visi, lalu dijabarkan dalam misi, sehingga muncul kebijakan dan langkah strategis, serta perencanaan yang tepat.
“Saya menilai BP TCUGG hingga saat ini tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga terkesan tersesat tanpa arah dan akhirnya banyak pengurus dan staf memilih mundur,” ucapnya.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BP TCUGG, sebut Wilmar, terkesan lebih mengarah kepada seremonial belaka dan diperkirakan sangat minim menyentuh kepada upaya memenuhi enam rekomendasi yang ditetapkan UNESCO.
Keanggotaan Geopark Kaldera Toba di UNESCO setelah divalidasi, sebut dia, dikuatirkan rentan dicabut statusnya jika tidak memenuhi kriteria.
Sebab, pengelolaan setiap geopark tujuannya jelas, yakni memuliakan bumi dengan cara konservasi, mengedukasi masyarakat tentang bumi dan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mengelola taman bumi tersebut.
Karena itu, ia menyarankan kepada Gubernur Sumut agar secepatnya melakukan evaluasi untuk selanjutnya mengganti pengurus harian yang selama ini terbukti gagal menjalankan visi, misi BP TCUGG. D|Red-04
