Karena itu, koreksi kelembagaan menjadi penting. Relasi BPODT dan TCUGGp perlu ditegaskan kembali secara proporsional. TCUGGp harus diperkuat sebagai rujukan utama dalam menentukan arah, batas daya dukung, serta integrasi sistem geologi–ekologi–budaya kawasan. Sementara BPODT harus berfungsi secara konsisten sebagai pelaksana kebijakan dalam kerangka geopark, bukan sebagai penentu arah yang berdiri sendiri.
Dalam konteks pergantian pimpinan BPODT, hal ini menjadi sangat relevan. Kepemimpinan ke depan tidak cukup hanya berbasis kemampuan manajerial dan pengalaman di sektor pariwisata, tetapi harus memiliki pemahaman utuh terhadap geopark sebagai sistem pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan keberlanjutan.
Pemimpin BPODT ke depan harus memenuhi beberapa prasyarat substantif. Pertama, memahami secara komprehensif konsep UNESCO Global Geopark dan implikasinya terhadap tata ruang dan pembangunan kawasan. Kedua, mampu mengintegrasikan berbagai sektor secara terpadu dalam satu sistem kawasan, termasuk lingkungan, kehutanan, pariwisata, infrastruktur, dan pemerintah daerah. Ketiga, memiliki komitmen kuat terhadap konservasi sebagai fondasi pembangunan. Keempat, berpihak pada masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengembangan geowisata. Kelima, memiliki keberanian untuk mengoreksi arah pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
Oleh: Dr. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl_Ec., Dipl_Plan., M.Si
Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia (PS_GI) selaku Ketua Pergerakan Penyelamatan Kawasan Danau Toba (PP_DT). D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
