Menurut Gubsu, Sumut mendapat predikat 7 kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tapi kita masih ada 11 Kabupaten yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang memengaruhi nilai Sumut. Ini akan sama-sama kita benahi.
Sumut juga memperoleh sejumlah penghargaan. Di antaranya Keterbukaan Informasi Publik dari KI Pusat. Masuk 10 besar daerah dengan kerukunan beragama serta 10 provinsi terbaik pembangunan daerah dari Bappenas tahun 2021.
Sementara itu Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya memberi apresiasi terselenggaranya Musrenbang Perubahan RPJMD tersebut. Menurutnya, Musrenbang merupakan langkah penting pencapaian visi dan misi. “Ini sangat penting. Dan Kemendagri mengapresiasi langkah-langkah ini,” tegas Tito.
Mantan Kapolri tersebut menegaskan tentang dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di Sumatera Utara. “Dukungan pemerintah pusat seperti Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi, penetapan destinasi wisata prioritas, pengembangan Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei dan lainnya sebagainya. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya Visi-Misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara,” tegas Tito Karnavian.
Lulusan Akpol 1987 itu memberi pesan sejumlah pembenahan yang perlu dilakukan Pemprov Sumut. Di antaranya soal kontrol sistem keuangan daerah.
“Yang perlu dibenahi Provsu, di antaranya digitalisasi sistem keuangan agar mudah dikontrol, penguatan UMKM, mempersiapkan SDM yang memiliki daya saing, menciptakan regulasi hingga memudahkan iklim investasi, pengontrolan ketersediaan sembako, menjalin kerjasama antar daerah dan pusat demi tercapainya visi misi nasional, optimalisasi potensi daerah berbasis teknologi agrikultur,” tukas Tito. D|Red
