Sidang Ijazah Jokowi, Bonjowi Ungkap Fakta Baru

Rabu, 21 Januari 2026 - 17:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bonjowi Ungkap Fakta Baru Terkait Kasus Ijazah Jokowi. Foto: Ist.

Bonjowi Ungkap Fakta Baru Terkait Kasus Ijazah Jokowi. Foto: Ist.

Medan-Mediadelegasi: Kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) mengklaim bahwa sidang sengketa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang digelar di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Rabu (21/1/2026) telah mengungkap sejumlah fakta baru yang menarik.

“Ini sidang yang sangat substansi dan banyak fakta-fakta baru yang menarik,” ujar perwakilan Bonjowi, Lukas Luwarso, kepada wartawan usai mengikuti persidangan.

Dalam Sidang Ijazah Jokowi Terungkap Fakta Baru

Lukas menjelaskan bahwa fakta pertama yang terungkap adalah pernyataan dari KPU Solo yang menyatakan bahwa verifikasi faktual terhadap dokumen sebagai persyaratan calon wali kota tidak bersifat wajib. KPU Solo berdalih bahwa verifikasi hanya akan dilakukan jika terdapat keganjilan dalam persyaratan.

Menurut Lukas, pernyataan tersebut sangat janggal. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat mengetahui adanya keganjilan jika proses verifikasi tidak dilakukan secara menyeluruh sejak awal.

BACA JUGA:  Kemenhaj Berikan Relaksasi Pelunasan Haji 2026 bagi Jemaah dari Daerah Terdampak Bencana

“Dari perdebatan itu kemudian akhirnya KPU mengaku, KPU pusat, mereka pernah mem-posting dokumen terkait pencalonan Jokowi sebagai capres tahun 2014 dan 2019 di website mereka. Pengakuan ini baru muncul di sidang kelima,” tuturnya.

Baca Juga : https://mediadelegasi.id/langgar-aturan-prabowo-cabut-izin-28-perusahaan-hutan/

Lukas menilai bahwa pengakuan dari KPU pusat tersebut justru bertentangan dengan klaim KPU Solo yang selama ini dianggap berdalih dengan argumen yang berputar-putar dan tidak konsisten.

“Saya tadi sampaikan di sidang agar dicatat majelis komisioner, sidang pertama sampai keempat jadi muspro karena ternyata (informasi ijazah Jokowi) itu terbuka. Walaupun itu sudah jelas dan tegas oleh KPU pusat, tapi ironisnya, inkonsistensinya KPU Solo masih menganggap itu dokumen yang dikecualikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lukas mengungkapkan bahwa salinan ijazah yang didapatkan oleh pihaknya dari KPU justru merupakan versi yang telah disensor. Padahal, KPU sebelumnya menyatakan bahwa dokumen salinan syarat calon, termasuk ijazah Jokowi yang diumumkan melalui website, tidak mengalami proses penyensoran.

BACA JUGA:  KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi, Komisi II DPR Pertanyakan Konsistensi Pernyataan

“Diberikan pada kami itu versi disensor, tapi mereka bilang tidak disensor (yang diumumkan ke publik dahulu). Tetapi ketika ditanya apakah bisa ditunjukkan? Mereka tidak bisa menunjukkan dengan alasan karena website-nya sudah diperbarui dan sebagainya. Kalau pun diperbarui, dokumen pastinya tidak hilang, arsipnya tetap ada,” ungkapnya.

Lukas menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk mengungkap kebenaran terkait dengan dugaan kejanggalan dalam ijazah Presiden Jokowi. Ia berharap agar KIP dapat bertindak secara independen dan profesional dalam menyelesaikan sengketa informasi ini. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

1 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan
Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Isu Bursa Cawapres Saat Bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 10:59 WIB

Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 13:54 WIB

Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI

Jumat, 20 November 2026 - 11:09 WIB

Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terbaru

Berfoto bersama usai pembukaan pelatihan Tahfidz dan Tafsir digelar LPTQ Labusel di Aula Kantor Camat Sungaikanan, Jumat (20/11), di Langgapayung. Foto: maruli siregar

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

LPTQ Labusel Gelar Pelatihan Tahfiz dan Tafsir di Langgapayung

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:30 WIB