Di sisi lain, pekerjaan sebagai pemulung masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang.
Bahkan, ia memperkirakan sebagian masyarakat masih menganggap bahwa mengambil barang bekas dan mengais sampah merupakan hal yang menjijikan, dan sebagian lagi menganggap bahwa para pemulung merupakan kumpulan orang orang yang berstatus sosial rendah.
Salah satu solusi untuk menghilangkan konotasi negatif terhadap kaum marjinal itu, menurut dia, para pemulung yang selama ini menjalankan profesi secara mandiri, sudah saatnya berinisiatif membangun kebersamaan dengan membentuk komunitas yang legalitasnya secara administrasi disahkan oleh instansi pemerintah terkait.
Dengan demikian, lanjutnya, keberadaan komunitas tersebut memiliki legalitas yang diakui secara hukum sebagai perkumpulan atau kelompok tempat berhimpunnya para pemulung.
Pada momentum acara dialog politik tersebut, Sonny menyatakan bahwa dirinya jika diminta senantiasa siap menduduki posisi sebagai dewan penasihat komunitas pemulung di Sumut yang telah memiliki legalitas jika kelak terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumut-1 yang meliputi Kota Medan, Tebing Tinggi serta Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai.
“Jika terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2024, saya siap memperjuangkan aspirasi komunitas para pemulung agar kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik, lebih sejahtera, aman dan lebih berkeadilan,” tuturnya.
Sonny juga mengapresiasi peranan bank sampah berkinerja baik di Sumut dalam melibatkan dan memfasilitasi pemulung untuk memilah dan menyetorkan sampah.
Bank sampah
Sementara itu, pimpinan Bank Sampah 3G Sagala 54 Bandri Sagala menekankan bahwa aktivitas di bank sampah tak bisa disamakan dengan memulung.
Sebab, memulung lebih komersial dan mementingkan nilai ekonomi, di mana sampah anorganik dipandang sebagai pundi-pundi uang.
“Keberadaan bank sampah selain turut membantu proses daur ulang yang membawa manfaat ekonomi maupun penghematan sumber daya alam, bank sampah juga ikut berperan memberikan edukasi terkait pemilahan sampah,” ucap Bandri.
Namun, kata dia, hingga saat ini masih banyak bank sampah yang dikelola masyarakat belum berjalan efektif bahkan tidak bisa beroperasional untuk menekan volume sampah disebabkan terbatasnya aspek permodalan.
“Keberhasilan program bank sampah sesungguhnya tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan. Karenanya, kita berharap dukungan penuh dari pemerintah melalui instansi terkait dalam menyediakan sarana dan prasarana sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pelayanan kepada nasabah,” paparnya.
Pihaknya mengusulkan agar dana tanggung jawab sosial perusahaan atau “Corporate Social Responsibility/CSR” yang diterima pemerintah daerah dapat dialokasikan sebagian untuk program pemberdayaan bank sampah. D|Red
