Suap Bekasi: KPK Dalami Aliran Dana

Selasa, 6 Januari 2026 - 14:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Ist.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Ist.

Medan-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK). Pada Senin (5/1/2026), KPK memeriksa mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Beni Saputra (BS), sebagai saksi dalam kasus ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Beni Saputra terkait dengan aliran dana yang diduga diterima olehnya. KPK menduga Beni Saputra menerima sejumlah uang dari Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

“Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami terkait dengan aliran uang di mana saudara BS ini diduga menerima sejumlah aliran dari pihak ADK maupun HMK yang merupakan ayah dari ADK atau Bupati Bekasi,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan.

BACA JUGA:  Kemensos Buka 3.003 Formasi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

KPK memastikan akan terus mengusut tuntas aliran dana haram tersebut dan mencari tahu dari siapa saja Beni Saputra menerima uang. “Di mana saudara BS ini juga diduga menerima aliran uang dari pihak-pihak lainnya,” ujar Budi Prasetyo.

Selain Beni Saputra, KPK juga memanggil dua saksi lainnya, yaitu Zamzam Nurul Haj (ZNH) dan Solihin Ciomas (SC), yang berprofesi sebagai wiraswastawan. Namun, Budi Prasetyo tidak merinci apa yang akan didalami terhadap kedua saksi tersebut.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang, sebagai tersangka suap terkait izin proyek. Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya, HM Kunang, dan seorang pihak swasta pemberi suap, SRJ.

Atas perbuatannya, Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang sebagai pihak penerima suap disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara SRJ sebagai pihak pemberi suap disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA:  Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara dan Bayar Rp5,6 Triliun dalam Kasus Chromebook

Kasus suap ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang kepala daerah dan diduga melibatkan sejumlah pihak lainnya. KPK berkomitmen untuk terus memberantas korupsi di Indonesia dan menindak tegas para pelaku korupsi tanpa pandang bulu. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Karhutla 2026: Kemenhut Bekukan Izin 26 Korporasi
OTT KPK ATR/BPN: Nusron Wahid Disorot, 8 Tersangka Ditahan
Bos Summarecon Tersangka KPK, Manajemen Buka Suara Soal Suap HGB Bogor
Pemerintah Siaga Satu Karhutla IKN, Zona Inti Istana Presiden Dijaga Ketat
KPK Dalami Aliran Dana Suap Rp1,5 Miliar Summarecon, Bisa Jerat Korporasi
Fahd A Rafiq Hattrick Tersangka KPK, Kini Berstatus Residivis Hukuman Bisa Diperberat
Koper Berisi Rp106 Miliar di Rumah Arif Sugiyanto Diduga Milik Menteri Nusron Wahid
Fahd dan Fadia Arafiq, Kakak Beradik Anak Penyanyi Legendaris yang Sama-sama Terjerat Kasus Korupsi
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 16:44 WIB

Karhutla 2026: Kemenhut Bekukan Izin 26 Korporasi

Rabu, 16 September 2026 - 15:26 WIB

OTT KPK ATR/BPN: Nusron Wahid Disorot, 8 Tersangka Ditahan

Rabu, 16 September 2026 - 14:34 WIB

Bos Summarecon Tersangka KPK, Manajemen Buka Suara Soal Suap HGB Bogor

Rabu, 16 September 2026 - 12:07 WIB

Pemerintah Siaga Satu Karhutla IKN, Zona Inti Istana Presiden Dijaga Ketat

Rabu, 16 September 2026 - 10:38 WIB

Fahd A Rafiq Hattrick Tersangka KPK, Kini Berstatus Residivis Hukuman Bisa Diperberat

Berita Terbaru

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Foto: Ist.

Nasional

Karhutla 2026: Kemenhut Bekukan Izin 26 Korporasi

Rabu, 16 Sep 2026 - 16:44 WIB

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Foto: Ist.

Nasional

OTT KPK ATR/BPN: Nusron Wahid Disorot, 8 Tersangka Ditahan

Rabu, 16 Sep 2026 - 15:26 WIB