Tokopedia Bantah Keras Isu PHK Massal: Cuma Penataan, Malah Buka Lebih dari 100 Lowongan Kerja

Senin, 6 Juli 2026 - 16:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokopedia Bantah Keras Isu PHK Massal. Foto: Ist.

Tokopedia Bantah Keras Isu PHK Massal. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Isu pemutusan hubungan kerja besar-besaran yang melanda Tokopedia sempat menghebohkan dunia daring dan memicu kekhawatiran luas di kalangan karyawan serta masyarakat. Namun, Presiden Direktur Tokopedia, Stephanie Susilo, secara tegas membantah kabar tersebut dan menyebutnya tidak berdasar.

Penegasan ini disampaikan langsung Stephanie usai mengikuti pertemuan penting bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026).

“Kabar soal PHK besar-besaran itu tidak benar. Sebaliknya, sampai saat ini kami justru masih membuka rekrutmen aktif untuk lebih dari 100 posisi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,” tegasnya dengan nada meyakinkan.

Ia menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya berjalan di lingkungan perusahaan bukanlah pemecatan, melainkan proses penataan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis terkini. Skema ini disebutnya sebagai internal mobility, bukan langkah mengurangi tenaga kerja secara paksa.

BACA JUGA:  KPK Tegas: Menhut Raja Juli Antoni Dianggap Kurang Taat Aturan Terkait Amplop dari Bupati Kuansing

Menurut Stephanie, program ini dirancang agar setiap karyawan tetap mendapatkan kepastian masa depan. Ada sejumlah opsi yang diberikan kepada mereka, sehingga tidak ada yang tersisihkan begitu saja tanpa solusi.

“Dalam penataan ini, ada yang memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karir di tempat lain, namun ada juga yang bersedia dipindahkan atau disalurkan ke unit usaha lain yang masih berada dalam lingkup grup bisnis TikTok-Tokopedia,” jelasnya.

Langkah ini diambil untuk menjaga efisiensi operasional sekaligus memastikan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Namun, isu ini sempat memicu keresahan karena menyebar sangat cepat lewat media sosial dan menimbulkan berbagai spekulasi negatif.

Sebelum pertemuan digelar, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengaku telah menerima banyak laporan dan masukan dari berbagai pihak terkait kabar yang beredar. Ia menilai isu ini perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih lanjut.

“Kami mencermati perbincangan yang sedang viral, terutama yang menyangkut dugaan PHK dari karyawan yang akhir-akhir ini sering mengemuka. Oleh karena itu, kami mengundang semua pihak untuk duduk bersama dan menjelaskan fakta yang sebenarnya,” ujar Dasco.

BACA JUGA:  Gegerkan Depok, KPK OTT Wakil Ketua PN

Pertemuan ini juga dihadiri langsung oleh perwakilan dari TikTok baik dari kantor pusat maupun perwakilan di Indonesia yang telah mengakuisisi Tokopedia. Kehadiran Menteri Ketenagakerjaan turut memastikan bahwa proses yang berjalan tetap sesuai aturan hukum.

Dasco menegaskan bahwa tujuan audiensi ini adalah melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendengar penjelasan resmi dari manajemen. Ia mengingatkan agar setiap langkah yang diambil perusahaan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan kekhawatiran publik dan karyawan dapat mereda. Tokopedia berjanji akan terus menjaga kesejahteraan pekerja sambil tetap beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah seiring perkembangan industri digital. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Miranda

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gunung Semeru Kembali Meletus Dua Kali dalam Sejam: Kolom Abu Tembus 1.200 Meter, Warga Diminta Waspada Maksimal
KPK Tahan Penyuap Bupati Langkat: Minta Fee 10-17 Persen dari Proyek, Gagal Dibawa ke Jakarta karena Tiket Habis
Nadiem Makarim Laporkan 4 Hakim ke KY: Tuduh Manipulasi Fakta Hingga Tidur Saat Sidang
KSP dan PB Desak Pemerintah & DPR Segera Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Bukan Sekadar Revisi
Komisi I DPR Dukung Perpres 111/2025: Penyebaran Budaya LGBT Ditetapkan Jadi Ancaman Nonmiliter
Swasembada Pangan 2026 Diproyeksi Lanjut, Stok Beras Pemerintah Capai 5,17 Juta Ton
Presiden Prabowo Akan Luncurkan BBM B50, Langkah Strategis Percepat Transisi Energi
Regenerasi Korupsi di Langkat: Syah Afandin Ikuti Jejak Pendahulu, KPK Sebut Masalah Kesadaran Pribadi
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 17:03 WIB

Gunung Semeru Kembali Meletus Dua Kali dalam Sejam: Kolom Abu Tembus 1.200 Meter, Warga Diminta Waspada Maksimal

Senin, 6 Juli 2026 - 16:34 WIB

Tokopedia Bantah Keras Isu PHK Massal: Cuma Penataan, Malah Buka Lebih dari 100 Lowongan Kerja

Senin, 6 Juli 2026 - 15:25 WIB

KPK Tahan Penyuap Bupati Langkat: Minta Fee 10-17 Persen dari Proyek, Gagal Dibawa ke Jakarta karena Tiket Habis

Senin, 6 Juli 2026 - 14:47 WIB

Nadiem Makarim Laporkan 4 Hakim ke KY: Tuduh Manipulasi Fakta Hingga Tidur Saat Sidang

Senin, 6 Juli 2026 - 13:25 WIB

Komisi I DPR Dukung Perpres 111/2025: Penyebaran Budaya LGBT Ditetapkan Jadi Ancaman Nonmiliter

Berita Terbaru