Regenerasi Korupsi di Langkat: Syah Afandin Ikuti Jejak Pendahulu, KPK Sebut Masalah Kesadaran Pribadi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 16:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Konferensi pers penetapan tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025-2026. Foto: Ist.

Konferensi pers penetapan tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025-2026. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti fenomena mengkhawatirkan berupa regenerasi praktik korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Setelah menetapkan Bupati Syah Afandin sebagai tersangka dugaan suap, lembaga antirasuah ini menyebut kasus ini bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari pola yang terulang terus-menerus dari masa ke masa.

Penetapan status tersangka dilakukan pada Jumat (3/7/2026) malam, sehari setelah Syah Afandin diamankan di wilayah Medan. Keputusan itu diambil setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan mendalam dan menemukan bukti permulaan yang cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Syah Afandin diduga menerima aliran dana suap dari Yaqub Abdhal Al Mu’arif. Pihak swasta yang sekaligus merupakan tim suksesnya saat Pilkada 2024 itu mendapatkan sejumlah paket pekerjaan melalui mekanisme Pengadaan Langsung di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman Langkat.

Atas dugaan perbuatannya itu, Syah Afandin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yaqub juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Menariknya, kasus ini menempatkan Syah Afandin dalam posisi mengikuti jejak langsung atasannya sebelumnya. Pendahulunya sebagai Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, telah dinyatakan bersalah dan dipidana pada tahun 2022 atas kasus suap proyek di lingkungan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan daerah tersebut.

BACA JUGA:  Febrie Adriansyah Siap Kembali Berantas Korupsi Jika Dibebaskan Hakim

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kondisi ini sangat ironis. Sebelum menduduki kursi bupati, Syah Afandin justru menjabat sebagai wakil bupati Terbit, kemudian menjadi Pelaksana Tugas hingga akhirnya terpilih secara definitif.

“Ironisnya, ia pernah menjadi wakil, lalu Plt, hingga terpilih menjadi bupati. Seolah-olah ini terjadi secara beruntun, layaknya regenerasi praktik korupsi yang tak terputus di Kabupaten Langkat,” tegas Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa meskipun lembaganya telah melakukan berbagai langkah pencegahan, pengawasan, hingga Survei Penilaian Integritas, hal ini tidak dapat menggantikan kesadaran hati nurani pejabat itu sendiri.

“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin mulai dari pencegahan, pemantauan, hingga penilaian integritas. Namun, jika kesadaran pribadi dan komitmen memegang amanah tidak ada, maka langkah hukum tetap menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh,” jelas Taufik.

KPK melihat bahwa kasus ini menjadi cerminan adanya masalah mendasar yang perlu ditangani secara tuntas, bukan hanya dengan menjatuhkan hukuman semata. Pola yang terulang ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan internal dan budaya kerja di lingkungan Pemkab Langkat masih memiliki celah yang dimanfaatkan.

BACA JUGA:  Polri Tak Akan Kirim Pejabat ke Luar Struktur, Tunggu Payung Hukum Lebih Jelas

Menyikapi hal ini, KPK menyatakan akan melakukan evaluasi mendalam melalui program pencegahan pasca-penindakan. Tujuannya adalah menemukan titik lemah utama yang menjadi pemicu terulangnya praktik korupsi di daerah tersebut.

“Kami akan teliti apa saja faktor krusialnya, mulai dari mekanisme pengadaan barang dan jasa hingga sistem pengawasan internal yang berlaku selama ini,” ujar Taufik menegaskan komitmen lembaganya.

Lembaga antirasuah juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang tidak tinggal diam. Laporan dan pengaduan dari warga menjadi salah satu kunci utama dalam membongkar praktik korupsi yang selama ini berjalan di balik layar.

“Pengawasan tidak bisa hanya bergantung pada KPK. Keterlibatan masyarakat sangat berharga. Dengan pengawasan bersama, diharapkan lingkaran regenerasi korupsi yang telah mengakar di Langkat ini akhirnya dapat diputus dan tidak terulang lagi di masa mendatang,” pungkasnya. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

4 views

Penulis : Ivan

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan
Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Isu Bursa Cawapres Saat Bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
DPR RI Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Simak 10 Poin Utamanya

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Jumat, 20 November 2026 - 11:09 WIB

Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Kamis, 19 November 2026 - 16:58 WIB

Advokat Subhan Palal Laporkan Pengamat Pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya Terkait Sidang MK Syarat Pendidikan Gibran

Berita Terbaru

Berfoto bersama usai pembukaan pelatihan Tahfidz dan Tafsir digelar LPTQ Labusel di Aula Kantor Camat Sungaikanan, Jumat (20/11), di Langgapayung. Foto: maruli siregar

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

LPTQ Labusel Gelar Pelatihan Tahfiz dan Tafsir di Langgapayung

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:30 WIB