Jakarta-Mediadelegasi: Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Bareskrim Polri menuntaskan perampasan 390 hektar lahan milik petani desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, diduga melibatkan mafia tanah yang bernaung dalam perusahaan PTLH.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Polri jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah dan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang membeking mafia tanah.
“Bareskrim Polri sendiri sudah turun ke lapangan, namun dikatakan bahwa tanah yang dikuasai PTLH tersebut berasal dari hibah kepala suku atau Ninik Mamak. Padahal, Ninik Mamak sudah membantah tidak pernah memberikan hibah ke perseorangan,” kata Sugeng Teguh Santoso Ketua IPW didampingi Data Wardhana Sekjen IPW kepada media, Senin (11/10), di Jakarta.
Menurutnya, Ninik Mamak hanya memberikan hibah kepada Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) melalui Surat Mandat dari empat Suku Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau tertanggal 25 Juni 2001.
Kemudian, Ninik Mamak dari empat suku tersebut mengeluarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat seluas 4.000 hektar kepada 997 Petani Sawit.
Termasuk didalamnya, lahan 390 hektar yang dirampas oleh PTLH yang dimiliki oleh 200 petani anggota KOPSA-M.
“Bahkan dari kasus perampasan lahan petani tersebut, Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur Anthony Hamzah ditersangkakan oleh Polres Kampar, Polda Riau karena dianggap menyuruh dan membantu menyediakan sarana melakukan ancaman kekerasan terhadap PTLH,” ungkap Sugeng sapaan akrabnya.
Katanya, perampasan lahan itu sendiri, dilaporkan oleh Disna Riantika ke Bareskrim Polri dengan nomor: LP/B/0337/V/2021/Bareskrim tertanggal 27 Mei 2021. Dimanan dengan terlapor Endrianto Ustha selaku penjual ke PTLH dengan Direktur Utama HS.
“Pasal yang dikenakan ke pimpinan PTLH yakni pasal 266 KUHP mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik. Dan pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak,” terang Sugeng.
Selanjutnya, hanya kurang dari sebulan, Bareskrim Polri telah turun ke Riau berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor: SP.Lidik/891/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 dan Surat Tugas Nomor: SP. Gas/892/VI/2021/Dittipidum tertanggal 15 Juni 2021.
“IPW mengimbau Institusi Polri mengawal kebijakan Presiden Jokowi membasmi mafia tanah dari bumi Indonesia. Sehingga Polri harus memproses dan membela rakyat dari tangan-tangan kejam mafia tanah,” harapnya.
Menurutnya, dengan perampasan yang dilakukan oleh PTLH itu, jelas menyengsarakan ekonomi masyarakat petani. Pendapatan mereka seolah “tertimpa tangga”, sudah terkena dampak akibat Covid-19 juga tidak menerima pendapatan yang layak untuk menghidupi keluarganya.
“Kepolisian harus jernih melihat penderitaan rakyat petani yang tanahnya diserobot. Bagaimanapun masyarakat petani Kampar Riau bergantung kepada tanah yang menjadi kebun kelapa sawit,” pungkasnya. D|Rel
