Medan-Mediadelegasi: Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Effendy Pohan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengelola Toba Caldera Global Geopark (BP TCUGGp) dengan Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT).
Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) itu dilakukan oleh General Manager BP TCUGGp Dr. Azizul Kholis dan Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung, SH, MM, di kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Kamis (13/2).
“Penandatanganan MoU ini dalam rangka komitmen kolaborasi bersama menjaga kawasan Danau Toba sebagai salah satu warisan dunia,” kata Effendy.
Selain itu, lanjutnya, untuk menindaklanjuti keputusan Dewan UNESCO Global Geopark tahun 2023, bahwa Toba Caldera Unesco Global Geopark memperoleh status kartu kuning atau yellow card, dengan empat rekomendasi di dalamnya.
Empat rekomendasi itu, pertama BP TCUGGp harus meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset.
Kedua, revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola serta ketiga, pembelajaran manajemen agar badan pengelola bisa memahami dan melaksanakan prinsip UNESCO Global Geopark.
“Yang keempat, adalah visibilitas, seperti gerbang, monumen dan panel interpretasi. Sehingga wisatawan atau pengunjung bisa mengetahui bahwa mereka sedang berada di kawasan Kaldera,” ujar Effendy,
Ditambahkannya, penandatanganan MoU BP TCUGGp merupakan salah satu implementasi dan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumut mengembangkan Geopark Kaldera Toba untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat sekitar.
Seiring dengan itu, kata dia, berbagai kearifan lokal di kawasan Danau Toba juga akan ditonjolkan untuk menarik daya pikat wisatawan.
Hal ini tentunya berbagai sarana penunjang di kawasan Geopark Kaldera Toba harus dikemas secara lebih baik agar sesuai standar yang direkomendasikan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Terkait rekomendasi itu, Effendy mengatakan perlunya kerja sama dan kolaborasi untuk mempersiapkan upaya mempertahankan status Kaldera Toba sebagai salah satu taman bumi atau geopark dunia yang ditetapkan UNESCO sejak Juli 2020.
Sebab, pada pertengahan tahun 2025 akan ada validasi ulang terhadap Geopark Kaldera Toba, dimana harus dikejar peningkatan penilaian dari kartu kuning menjadi kartu hijau (green card).
Koordinasi
Oleh karena itu, PJ Sekdaprov Sumut menekankan pentingnya segera dilakukan koordinasi yang menyeluruh, terutama antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba.
Pada kesempatan itu, General Manager BP TCUGGp Azizul Kholis, mengatakan, pihaknya siap bersinergi dengan KMDT dan sejumlah pakar guna mempertahankan status Kaldera Toba tetap dalam jaringan Geopark dunia.
“Kolaborasi yang akan dilakukan mencakup berbagai aspek yang dapat memperkuat revalidasi pengakuan UNESCO terhadap Kaldera Toba sebagai salah satu jaringan taman bumi global,” katanya.
Selain dengan KMDT, pihak BP. TCUGGp juga menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Universitas Panca Budi Medan dan Universitas Prima Indonesia.
Kesepakatan kerja sama ini, kata Azizul, diharapkan dapat menentukan kerangka kerja yang jelas, serta arah tujuan yang menyeluruh baik ekonomi maupun lingkungan serta budaya.
Sementara itu, Ketua Umum KMDT Edison Manurung menyatakan siap mengembangkan sinergi dengan BP TCUGGp dalam upaya mempertahankan status Kaldera Toba agar tidak keluar dari jaringan UNESCO Global Geopark.
“Mari kita saling bergandengan tangan untuk mendukung program-program Badan Pengelola Toba Caldera Global Geopark demi memajukan pariwisata Danau Toba dan mempercepat kesejahteraan masyarakat disekitarnya,” ucap mantan Staf Khusus Ketua DPD RI itu.
Hadir dalam acara itu, di antaranya Ketua Dewan Pengurus Wilayah KMDT Sumut Prof. Dr. Binari Manurung, Rektor Universitas Panca Budi HM Isa Indrawan, serta para pejabat eselon II di jajaran Pemprov Sumut. D/Red
