Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, memimpin rapat pleno membahas persiapan Sekolah Rakyat bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025, sementara proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025 mendatang.
Nantinya sebanyak 198 lokasi telah diusulkan menjadi tempat pendirian Sekolah Rakyat dan dari jumlah tersebut, 45 lokasi telah siap beroperasi tahun ini. Usulan ini berasal dari pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pihak swasta yang bersedia menyediakan lahan serta bangunan.
“Daerah mengusulkan, baik berupa gedung yang perlu direvitalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Atau yang kedua berupa tanah kosong, minimal 5 – 10 hektare,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf, usai memimpin rapat pleno.
Proses seleksi calon siswa peserta didik melibatkan serangkaian tahapan, diawali dengan penilaian administrasi. Hanya calon siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terendah (Desil 1 dan 2 DTSEN) yang memenuhi syarat. Selanjutnya, mereka akan mengikuti ujian kemampuan akademik, tes psikologi, kunjungan ke rumah, wawancara dengan orang tua, dan pemeriksaan kesehatan.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menyatakan bahwa para pengajar akan dipilih dari 60.000 guru bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengatur penempatan guru-guru tersebut agar sesuai dengan lokasi Sekolah Rakyat di daerah asal mereka.
