1,9 Juta Keluarga Mampu Terima Bansos, Pemerintah Hapus dari Daftar Penerima

Selasa, 3 Juni 2025 - 10:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Foto : Ist.)

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Foto : Ist.)

Jakarta-Mediadelegasi : Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa masih ada keluarga mampu yang menerima bantuan sosial (bansos) setelah melakukan verifikasi ulang bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKM). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat 1,9 juta data yang termasuk dalam kategori inclusion atau exclusion errors.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa inclusion errors adalah mereka yang semestinya tidak dapat bantuan tetapi selama ini mendapat bantuan, sedangkan exclusion errors adalah mereka yang mestinya dapat bantuan tetapi tidak mendapatkannya. “Dari hasil ground-checking ada 1,9 juta lebih data yang disebut inclusion errors, mereka semestinya tidak dapat (bantuan), tapi selama ini dapat bantuan,” ucap Gus Ipul.

BACA JUGA:  Terkait Kasus Bansos, Kejari Samosir Menunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Atas temuan ini, keluarga mampu tersebut dihapuskan dari data sistem agar tidak menerima bansos program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini. Dari 1,9 juta keluarga penerima bansos, 616.367 di antaranya adalah penerima PKH, sedangkan 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT.

Gus Ipul memastikan bahwa proses verifikasi ini akan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan dapat menghemat anggaran bansos hingga Rp14,4-17,9 triliun. “Program Keluarga Harapan dan Sembako ditengarai ada 45 persen yang tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Presiden memerintahkan kepada Kemensos dan BPS untuk melakukan konsolidasi data dan memastikan bahwa bansos disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan proses verifikasi yang lebih ketat, diharapkan bansos dapat disalurkan secara lebih efektif dan efisien.

BACA JUGA:  Pemerintah Tambah Bansos Rp400.000 untuk 18,3 Juta KPM

Penghapusan 1,9 juta keluarga penerima bansos dari daftar penerima diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bansos dan mengurangi kesalahan data. Dengan demikian, bansos dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jampidsus Febrie Adriansyah Dikabarkan Mundur
Surat Rahasia Kejagung Bocor: Soroti Kasus Pejabat, Pegawai Kejaksaan Dilarang Komentar Soal Perkara
Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax
Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai
​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan
Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN
Rupiah Hancur! Tembus Rp18.175 per Dolar AS
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 00:15 WIB

Jampidsus Febrie Adriansyah Dikabarkan Mundur

Kamis, 9 Juli 2026 - 23:19 WIB

Surat Rahasia Kejagung Bocor: Soroti Kasus Pejabat, Pegawai Kejaksaan Dilarang Komentar Soal Perkara

Jumat, 3 Juli 2026 - 09:17 WIB

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK

Rabu, 10 Juni 2026 - 07:47 WIB

Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:03 WIB

Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai

Berita Terbaru

Kabupaten Labuhan Batu Utara

Tindaklanjuti Instruksi DPP, Golkar Labura Gelar Pleno Persiapan Musda 2026

Jumat, 7 Agu 2026 - 17:53 WIB

Foto: Jilbab berlogo bordir “Asri” hasil pengadaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 15.000 lembar senilai Rp525 juta. Harga satuan yang ditetapkan Rp35.000 disorot JIPI karena dinilai jauh lebih tinggi dari harga pasar sejenis yang diperkirakan hanya sekitar Rp15.000 per lembar.

Kabupaten Deli Serdang

Jilbab Rp525 Juta, Kainnya yang Mahal atau Angkanya yang Bikin Bertanya?

Jumat, 7 Agu 2026 - 17:16 WIB