BYD dan Chery Diduga Klaim Subsidi Tidak Sah, Industri Otomotif Cina Dipertanyakan

Sabtu, 12 Juli 2025 - 15:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BYD dan Chery Diduga Klaim Subsidi Tidak Sah. (Foto : Ist.)

BYD dan Chery Diduga Klaim Subsidi Tidak Sah. (Foto : Ist.)

Jakarta-Mediadelegasi : Audit Kementerian Industri Cina mengungkap bahwa dua produsen otomotif ternama, BYD dan Chery, diduga secara tidak sah mengklaim subsidi pemerintah untuk kendaraan ramah lingkungan senilai 53 juta dolar AS dalam kurun waktu lima tahun hingga 2020.

Menurut laporan Reuters berdasarkan dokumen resmi yang dirilis pekan lalu, BYD dan Chery diduga memiliki kendaraan yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi. Chery tercatat memiliki 7.663 kendaraan yang tidak memenuhi syarat, sementara BYD memiliki 4.973 kendaraan bermasalah.

Kendaraan-kendaraan ini dinilai tidak memenuhi kriteria jarak tempuh minimum yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan insentif, namun tetap menerima pembiayaan dari negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan klaim subsidi yang diajukan oleh kedua perusahaan tersebut.

Meskipun dokumen audit tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi yang akan dijatuhkan, pemerintah Cina sebelumnya telah menegaskan bahwa produsen yang terbukti melanggar wajib mengembalikan dana subsidi yang telah diterima. Kewajiban pengembalian ini berpotensi menambah beban finansial bagi industri otomotif Cina.

BACA JUGA:  BYD Luncurkan Mobil Plug-in Hybrid "Seal 6 DM-i Touring", Diklaim Bisa Tempuh Jakarta-Bali Sekali Isi Bensin

Industri otomotif Cina saat ini sedang menghadapi sejumlah tantangan berat, termasuk kelebihan kapasitas produksi, perang harga berkepanjangan yang menggerus keuntungan, serta ketegangan antara pabrikan, dealer, dan pemasok.

Pemerintah Cina telah berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penetapan harga dan secara bertahap menghentikan produksi kendaraan yang dinilai tidak efisien. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi industri otomotif Cina.

Subsidi untuk kendaraan energi baru yang mencakup mobil listrik, hybrid, plug in, dan hidrogen, telah menjadi bagian penting dari strategi Cina dalam mendorong transisi energi sejak 2009. Program ini berhasil mendongkrak penjualan kendaraan ramah lingkungan.

Pada Maret 2024, untuk pertama kalinya, penjualan mobil dengan energi baru berhasil melampaui mobil konvensional berbahan bakar minyak. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah Cina dalam mendorong transisi energi telah berhasil.

BACA JUGA:  Mobil Listrik Terlaris di Indonesia: Denza D9 dan BYD Mendominasi

Laporan Kementerian Industri juga mengindikasikan bahwa audit terhadap klaim subsidi akan diperluas hingga mencakup tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Cina akan terus memantau dan mengawasi industri otomotif.

Sejauh ini, baik BYD, Chery, maupun Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT) belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan ini. Masyarakat menunggu tanggapan resmi dari ketiga pihak tersebut.

Temuan ini berpotensi memiliki dampak signifikan pada industri otomotif Cina. Produsen otomotif yang terbukti melanggar akan diwajibkan mengembalikan dana subsidi yang telah diterima, yang dapat menambah beban finansial bagi mereka.

Pemerintah Cina akan terus memantau dan mengawasi industri otomotif untuk memastikan bahwa produsen otomotif mematuhi peraturan dan tidak melakukan pelanggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi industri otomotif Cina. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jampidsus Febrie Adriansyah Dikabarkan Mundur
Surat Rahasia Kejagung Bocor: Soroti Kasus Pejabat, Pegawai Kejaksaan Dilarang Komentar Soal Perkara
Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax
Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai
​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan
Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN
Rupiah Hancur! Tembus Rp18.175 per Dolar AS
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 00:15 WIB

Jampidsus Febrie Adriansyah Dikabarkan Mundur

Kamis, 9 Juli 2026 - 23:19 WIB

Surat Rahasia Kejagung Bocor: Soroti Kasus Pejabat, Pegawai Kejaksaan Dilarang Komentar Soal Perkara

Jumat, 3 Juli 2026 - 09:17 WIB

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK

Rabu, 10 Juni 2026 - 07:47 WIB

Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:03 WIB

Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai

Berita Terbaru

Kabupaten Labuhan Batu Utara

Tindaklanjuti Instruksi DPP, Golkar Labura Gelar Pleno Persiapan Musda 2026

Jumat, 7 Agu 2026 - 17:53 WIB

Foto: Jilbab berlogo bordir “Asri” hasil pengadaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 15.000 lembar senilai Rp525 juta. Harga satuan yang ditetapkan Rp35.000 disorot JIPI karena dinilai jauh lebih tinggi dari harga pasar sejenis yang diperkirakan hanya sekitar Rp15.000 per lembar.

Kabupaten Deli Serdang

Jilbab Rp525 Juta, Kainnya yang Mahal atau Angkanya yang Bikin Bertanya?

Jumat, 7 Agu 2026 - 17:16 WIB