Pemerintah Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat untuk Meningkatkan Akses Pendidikan

- Penulis

Rabu, 30 Juli 2025 - 13:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Genjot Pembangunan Sekolah Rakyat untuk Wujudkan Akses Pendidikan Merata di Seluruh Daerah. (Foto : Ist.)

Pemerintah Genjot Pembangunan Sekolah Rakyat untuk Wujudkan Akses Pendidikan Merata di Seluruh Daerah. (Foto : Ist.)

Jakarta-Mediadelegasi : Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian proyek 37 Sekolah Rakyat Tahap Ib yang ditargetkan mulai beroperasi pada 31 Juli 2025. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1B sebesar Rp206,17 miliar.

Renovasi yang dilakukan meliputi ruang-ruang sentra terpadu bangunan eksisting milik Kementerian Sosial (Kemensos), bangunan gedung aset pemerintah daerah, dan perguruan tinggi yang akan dialihfungsikan menjadi fasilitas Sekolah Rakyat. Dukungan sarana dan prasarana meliputi fasilitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, musala, lapangan, rumah dinas guru, ruang makan, UKS, dan lainnya.

Kementerian PU secara intensif telah berkoordinasi dengan Kemensos maupun kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mempercepat pekerjaan konstruksi sesuai usulan lokasi dan hasil survei. Program ini difokuskan pada penyediaan fasilitas pendidikan dasar di kawasan prasejahtera dan daerah terpencil, dilengkapi dengan sarana air bersih, sanitasi, dan kelistrikan off-grid untuk meningkatkan akses pendidikan yang inklusif.

37 lokasi Sekolah Rakyat Tahap Ib tersebar di 21 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

BACA JUGA:  Kabinet Merah Putih Gelar Sidang Paripurna, Tentukan Arah Kebijakan Pemerintah

Selain pelaksanaan 100 titik Sekolah Rakyat Tahap I dan Ib, Kementerian PU juga menyiapkan pekerjaan renovasi Sekolah Rakyat tambahan untuk Tahap Ic di 49 titik dengan proyeksi anggaran sekitar Rp235 miliar. Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.

Sekolah Rakyat Tahap II juga tengah disiapkan dengan lahan yang disiapkan pemerintah daerah sekitar 5-10 hektare. Rencananya, Sekolah Rakyat Tahap II selesai untuk tahun ajaran 2026/2027 dan nantinya siswa yang telah masuk pada Tahap I akan dipindahkan ke lokasi Tahap II.

Sekolah Rakyat Tahap II direncanakan dapat menampung hingga 1.000 siswa per sekolah dengan fasilitas gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang menyediakan pendidikan dalam format sekolah berasrama (boarding school) untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

BACA JUGA:  25 Pejabat Eselon II Kemenkoinfra Dilantik, AHY Ajak Wujudkan Infrastruktur Merata di Seluruh Indonesia

Dengan demikian, Kementerian PU berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu di daerah terpencil. Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang mampu. Dengan adanya program Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk meningkatkan anggaran pendidikan dan membangun infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat dan anak-anak Indonesia dapat bersaing di era global. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Atasi Ketidaksinkronan Regulasi, Pemerintah Putuskan Nasib Kapasitas Produksi PT Aqua Farm Nusantara
​Kejagung Pastikan BPK Bukan Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara
Bukan Sekadar Korupsi, Prof. Didik Rachbini Sebut Era Nadiem Rusak Tata Kelola Pendidikan
​Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Langsung Peluk Istri dan Orangtua
kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda
Warga Dairi Tolak “Putar Ulang” Izin Tambang Seng
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Cipulir
Puasa 1 Ramadan Jatuh Pada 19 Februari 2026

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:14 WIB

Atasi Ketidaksinkronan Regulasi, Pemerintah Putuskan Nasib Kapasitas Produksi PT Aqua Farm Nusantara

Minggu, 17 Mei 2026 - 22:07 WIB

​Kejagung Pastikan BPK Bukan Satu-Satunya Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:16 WIB

Bukan Sekadar Korupsi, Prof. Didik Rachbini Sebut Era Nadiem Rusak Tata Kelola Pendidikan

Kamis, 14 Mei 2026 - 08:50 WIB

​Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Langsung Peluk Istri dan Orangtua

Jumat, 24 April 2026 - 09:54 WIB

kehilangan KTP elektronik dikenakan sanksi denda

Berita Terbaru