Jakarta-Mediadelegasi : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa selain Immanuel Ebenezer terdapat 10 tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Jumat (22/8/2025).
Setyo menjelaskan bahwa Immanuel Ebenezer diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Dalam konferensi pers tersebut, Wamenaker Immanuel Ebenezer sudah mengenakan rompi tahanan dan kedua tangannya diborgol.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menambahkan bahwa dalam operasi tersebut KPK menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati. Salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan juga telah disegel oleh KPK.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum terhadap Immanuel Ebenezer. “Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Pemerintah, lanjut Prasetyo, mengaku prihatin atas penangkapan salah satu anggota Kabinet Merah Putih ini. Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam bekerja dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan.
Prasetyo juga menegaskan bahwa OTT ini menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk menjauhi korupsi. “Dengan kejadian ini akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet,” tegasnya.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah dan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di semua lini. KPK terus mendalami kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan memastikan semua pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
