Razia Pelat Aceh di Sumut Diprotes: Gubernur Aceh Anggap Kebijakan Bobby Nasution Merugikan

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Tengah). (Foto:Ist)

Aceh-Mediadelegasi : Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang melakukan razia terhadap kendaraan berpelat Aceh di wilayahnya menuai respons dari berbagai pihak.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, menilai tindakan tersebut aneh dan berpotensi merugikan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

“Kita tetap tenang saja, tidak kita anggap itu (kebijakan razia pelat Aceh di Sumut), kita anggap kicauan burung yang merugikan dia (Gubernur Sumut) sendiri,” ujar Mualem dalam Rapat Paripurna di DPR Aceh, Senin (29/9).

Bacaan Lainnya

Meski demikian, Mualem menegaskan akan bertindak jika kebijakan tersebut berdampak merugikan masyarakat Aceh secara luas.

“Kita harus was-was juga, kalau sudah dijual kita beli. Kalau sudah gatal kita garuk,” tegasnya.

Mualem juga mengimbau agar masyarakat tidak menanggapi berlebihan kebijakan tersebut, karena dapat merusak harmonisasi antara masyarakat Aceh dan Sumut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap, menyampaikan permohonan maaf jika pesan yang tersampaikan terkait razia kendaraan pelat Aceh oleh Bobby Nasution menimbulkan kesan yang berbeda di masyarakat.

Pemprov Sumut berjanji akan memperbaiki komunikasi publik.

“Kami mohon maaf bila pesan yang sampai di masyarakat terkesan berbeda. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus memperbaiki komunikasi publik dan selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat.

Mari kita bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, saling mendukung demi pembangunan Sumatera Utara yang lebih baik,” kata Erwin dalam keterangannya.

Sementara itu, Bobby Nasution mengklaim bahwa razia pelat kendaraan luar Sumut dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

“Kalau saya yang dihujat gak apa apa. Mau dibilang kita enggak ada duit enggak apa apa, kekurangan duit enggak apa apa,” ujarnya usai launching UHC Prioritas, Senin (29/9).

Bobby menekankan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk mendata perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumut namun menggunakan kendaraan dengan pelat di luar Sumut.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak tendensius terhadap daerah tertentu.

“Saya tidak ada tendensius ke daerah tertentu. Ini untuk daerah semuanya ini lazim dilaksanakan di daerah lain.

Tapi ketika saya yang buat, Ini kok heboh. Ini saya tunjukkan video, Ini beberapa daerah melakukan hal yang sama,” ucap Bobby sambil menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi merazia kendaraan yang mengenakan pelat di luar daerah Jawa Barat.

Pos terkait