Medan-Mediadelegasi: Di tengah upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk mempercepat investasi dan mereformasi birokrasi, nama Chandra Dalimunthe, S.STP., M.SP., mencuat sebagai salah satu figur kunci.
Chandra Dalimunthe, S.STP., M.SP. PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara
Saat ini, Chandra mengemban amanah sebagai PLT. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. Posisi ini menempatkannya di garda terdepan dalam urusan perizinan dan iklim investasi daerah.
DPMPTSP bukan sekadar institusi administratif, melainkan pintu utama masuknya investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing daerah. Jabatan ini menempatkan Chandra pada titik krusial antara kebijakan pemerintah dan kepentingan dunia usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Chandra Dalimunthe dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN) dengan rekam jejak panjang di pemerintahan daerah. Sebelum memimpin DPMPTSP Sumut, ia telah menempuh berbagai posisi strategis, baik di tingkat kota maupun provinsi. Pengalamannya sebagai Camat Medan Johor hingga pejabat pengadaan barang dan jasa membentuk pemahaman kuat terhadap dinamika pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
Latar belakang tersebut menjadikan Chandra dipandang memiliki kombinasi kemampuan teknis, administratif, dan manajerial—modal penting dalam mengelola sektor investasi yang sarat kepentingan dan regulasi.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/praktik-under-invoicing-terendus-negara-rugi-hingga-50-persen/
Di bawah kepemimpinannya, DPMPTSP Sumut menitikberatkan upaya pada peningkatan kualitas layanan perizinan, penyederhanaan prosedur, serta pemanfaatan sistem digital. Digitalisasi perizinan melalui mekanisme Online Single Submission (OSS) dan integrasi layanan menjadi salah satu fokus utama guna memangkas birokrasi yang selama ini kerap dikeluhkan investor.
Chandra kerap menegaskan bahwa kepastian hukum dan kecepatan layanan adalah dua kunci utama dalam menarik minat investor. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai fasilitator, bukan penghambat, bagi tumbuhnya dunia usaha.
Di tengah dorongan percepatan investasi, tantangan terbesar yang dihadapi DPMPTSP adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas. Chandra berada dalam posisi yang menuntut kehati-hatian, mengingat sektor perizinan dan pengadaan kerap menjadi sorotan publik.
Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya sistem terbuka dan pengawasan berlapis sebagai bagian dari komitmen pemerintahan yang bersih. Transparansi, menurutnya, bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga fondasi kepercayaan publik.
Sebagai provinsi dengan potensi sumber daya alam dan posisi strategis di kawasan barat Indonesia, Sumatera Utara membutuhkan pengelolaan investasi yang terarah dan berkelanjutan. Peran DPMPTSP di bawah kepemimpinan Chandra menjadi penentu apakah potensi tersebut dapat diubah menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
