Gubernur Bobby Nasution Lantik 177 Pejabat Administrator dan Pengawas Pemprov Sumut

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution Melantik 177 Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Dilingkungan Pemprovsu Di Aula Raja inal Siregar (Foto:Ist)

Medan-Mediadelegasi : Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Nasution, melantik sebanyak 177 pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja birokrasi di wilayah tersebut.

Acara pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, pada hari Rabu (8/10/2025). Suasana khidmat dan penuh harapan mewarnai jalannya acara tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan pesan penting kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan kolaborasi dalam mendukung visi dan misi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Bacaan Lainnya

“Harus kompak di internal, jangan ada lagi ego sektoral. Karena program-program tidak bertumpu pada satu OPD saja, butuh support dan kekuatan dari OPD lain,” ujar Bobby Nasution. Pesan ini menjadi penekanan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang solid dan efektif.

Selain itu, Bobby Nasution juga mengingatkan tentang tantangan kerja yang semakin berat di masa depan. Ia menyoroti penyesuaian dana transfer dari pusat pada tahun 2026 yang mencapai Rp1,1 triliun.

“Namun penyesuaian anggaran bukan berarti alasan tidak bisa kerja, justru kerjanya dituntut untuk lebih efektif dan efisien,” tegas Bobby. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk tetap memberikan pelayanan terbaik meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Gubernur Bobby juga menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian penting dari proses pembinaan dan penyegaran organisasi pemerintahan. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif, meningkatkan kinerja aparatur, serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan semakin baik, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Dari jumlah 177 pejabat yang dilantik, 90% lebih adalah hasil dari rekomendasi dari para pimpinan di OPD masing-masing,” ungkap Bobby. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelantikan dilakukan secara transparan dan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif.

Pos terkait