Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) semakin gencar dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang setara hingga jenjang perguruan tinggi. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya inklusivitas dalam sistem pendidikan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, menegaskan komitmen ini saat menerima kunjungan dari Komisi Nasional Disabilitas RI dan Tim Australia Awards Scholarship (AAS) di Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Kamis (12/2/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas strategi kolaboratif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Inklusivitas Pendidikan: Harapan Baru bagi Disabilitas Sumut
Sulaiman menyampaikan apresiasinya terhadap program AAS yang memberikan kesempatan berharga bagi penyandang disabilitas di Sumut untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ia berharap, dengan adanya program inklusivitas ini, kualitas hidup 46.033 penyandang disabilitas di Sumut dapat meningkat secara signifikan.
“Ketersediaan sekolah khusus di Sumut masih terbatas, terutama di daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, program inklusivitas yang dirancang khusus untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan ini sangat bermanfaat untuk masa depan mereka,” ujar Sulaiman, menekankan pentingnya dukungan yang berkelanjutan.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Terang Dewi Susantri Ujung, menambahkan bahwa Pemprov Sumut tengah merancang program pendidikan komprehensif bagi penyandang disabilitas. Program ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan infrastruktur, termasuk pengembangan sekolah inklusif yang lebih banyak.
“Kami berencana memberikan pelatihan khusus kepada sekitar 40 guru tahun ini untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para penyandang disabilitas. Selain itu, kami juga sedang mempersiapkan pendirian 4 sekolah untuk tuna rungu dan 11 sekolah untuk tuna netra,” jelas Terang Dewi.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/impian-nias-terwujud-jembatan-idano-noyo-rampung-dibangun/
Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia, menyoroti bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam bidang pendidikan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka hanya bersekolah hingga kelas 5 sekolah dasar, dan hanya sekitar 5% yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Oleh karena itu, kehadiran Komisi Nasional Disabilitas bersama Tim AAS bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif berkolaborasi dalam memperluas akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, salah satunya melalui program beasiswa AAS.
Program Manager Department of Foreign Affairs and Trade Kedutaan Besar Australia, Tea Naibaho, menjelaskan bahwa program beasiswa AAS secara khusus menargetkan penyandang disabilitas dan perempuan. Beasiswa ini menawarkan dukungan inklusif bagi penyandang disabilitas (Kelompok Sasaran Ekuitas/ETG) untuk studi S2 dan S3 di Australia, termasuk Disability Support Agreements (DSA) yang mencakup akomodasi, transportasi, dan pendampingan.
“Program ini tidak memiliki batasan usia. Saat ini, kami sedang melakukan sosialisasi di Medan, setelah sebelumnya sukses menggelar sosialisasi di wilayah Indonesia bagian timur,” pungkas Tea Naibaho, menandaskan komitmen Australia dalam mendukung pendidikan inklusif di Indonesia. D|Red-Hendra.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
[…] HARI INI Kepedulian Nyata: SERUNI KMP Bantu Korban Bencana Tapteng Inklusivitas Pendidikan: Sumut Perjuangkan Hak Disabilitas Impian Nias Terwujud: Jembatan Idano Noyo Rampung Dibangun Sawit Tanpa NPWP: KPK Ungkap Potensi […]