Washington-Mediadelegasi: Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia kembali memuncak menyusul langkah keras yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kali ini, Trump tidak hanya memperpanjang kebijakan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, tetapi juga mengambil alih kendali penuh atas jalur strategis Selat Hormuz. Langkah ini merupakan eskalasi terbaru dalam hubungan yang memburuk antara kedua negara.
Trump secara tegas memerintahkan jajaran militer AS untuk melarang segala jenis kapal melintasi Selat Hormuz tanpa adanya izin resmi dari Washington. Kebijakan kontroversial ini akan diterapkan secara ketat hingga Iran bersedia duduk kembali dan mencapai kesepakatan yang diinginkan oleh Amerika Serikat.
“Kita memegang kendali penuh atas Selat Hormuz. Tidak ada kapal yang bisa masuk atau keluar tanpa persetujuan Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat itu ‘tertutup rapat’ sampai Iran mau mencapai kesepakatan,” ujar Trump dalam pernyataannya di akun media sosial Truth Social, dikutip Jumat (24/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi langkah sepihak tersebut, pemerintah Iran tidak tinggal diam. Teheran segera mengeluarkan kebijakan balasan dengan juga melakukan blokade di perairan yang sama. Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak akan dibuka selama Amerika Serikat terus melanggar kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya ada.
Selama konflik berlangsung melawan AS dan sekutunya, Israel, kendali operasional di wilayah perairan tersebut tetap dipegang oleh Iran. Teheran memberlakukan pembatasan ketat terhadap kapal tanker maupun kargo yang ingin melintas. Hanya kapal-kapal yang berasal dari negara-negara yang dianggap bersahabat atau bersedia membayar biaya tol yang diizinkan untuk melewati jalur vital tersebut.
Ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa tindakan AS melakukan blokade maritim merupakan bukti nyata pelanggaran terhadap gencatan senjata. Menurutnya, jeda tempur tidak memiliki arti jika diiringi dengan tindakan ekonomi yang menekan rakyat dan negara.
“Gencatan senjata penuh hanya masuk akal jika tidak dilanggar oleh blokade maritim dan penyanderaan ekonomi global,” tegas Ghalibaf. Ia menambahkan bahwa mustahil bagi Iran untuk membuka kembali akses jalur laut tersebut selama pelanggaran terang-terangan oleh AS masih terus terjadi.
Situasi ini menjadi semakin rumit menyusul pengumuman Trump pada Selasa (21/4/2026) lalu yang memperpanjang masa gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu yang jelas. Presiden AS menyatakan bahwa jeda ini akan berlangsung sampai Iran menyerahkan proposal perundingan yang utuh. Namun, ironisnya, di saat yang sama blokade terhadap kapal-kapal yang beroperasi di pelabuhan Iran tetap diberlakukan.
Trump kembali mendesak Iran agar segera kembali ke meja perundingan yang sebelumnya digelar di Pakistan demi mencapai kesepakatan damai. Akan tetapi, tawaran tersebut ditanggapi dingin oleh pihak Iran yang memiliki prinsip tegas: tidak akan ada negosiasi selama tekanan ekonomi dan blokade maritim masih diterapkan.
Kebijakan gencatan senjata sebelumnya yang diumumkan pada tanggal 7 April lalu, sempat berlangsung selama dua minggu dan secara teknis telah berakhir pada Rabu (22/4/2026). Namun, alih-alih berakhir damai, situasi justru berbalik arah menjadi saling blokade yang mengancam stabilitas ekonomi dunia, mengingat Selat Hormuz adalah urat nadi pengiriman minyak global.
Dua kubu kini sama-sama memegang kendali dan memberlakukan larangan, menciptakan situasi deadlock atau jalan buntu yang berbahaya. Setiap kapal yang berani melintas kini harus menghadapi aturan dari kedua belah pihak yang saling bertentangan, meningkatkan risiko insiden di tengah laut.
Dunia internasional kini menatap cemas perkembangan terbaru ini. Penutupan jalur perdagangan ini berpotensi mengacaukan rantai pasok global dan harga energi, sementara upaya diplomasi tampak semakin sulit dilakukan karena kedua pihak sama-sama mengeraskan posisi dan menuntut langkah mundur dari lawan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
