Jakarta-Mediadelegasi: Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “rakyat desa tidak pakai dolar” saat merespons pelemahan nilai tukar rupiah sempat menimbulkan beragam penafsiran di masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan resmi agar publik memahami maksud ucapan pemimpin negara itu sesuai konteks pembicaraannya, bukan ditafsirkan secara terpisah.
Purbaya menegaskan bahwa kalimat yang disampaikan Prabowo tidak ditujukan untuk konteks ekonomi makro atau perdagangan internasional, melainkan khusus dibahas dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pernyataan itu disampaikan Presiden saat meresmikan lebih dari 1.000 unit koperasi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
“Itukan konteksnya di sana, di pedesaan, mungkin pas kalau di sana. Bukan konteks di internasional. Ini ngomongnya di koperasi desa,” jelas Purbaya kepada wartawan saat ditemui di lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Senin (18/5/2026). Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menafsirkan ucapan tersebut secara berlebihan atau keliru.
Menurut Menteri Keuangan, publik tidak perlu meragukan pemahaman Presiden terkait kondisi keuangan negara dan nilai tukar mata uang. Ia memastikan Prabowo sangat mengerti seluk-beluk ekonomi, termasuk dampak fluktuasi mata uang asing terhadap rupiah. Ucapan itu hanya menegaskan bahwa ekonomi pedesaan berjalan dengan mekanisme dan mata uang domestik.
“Itu orang-orang desa pada waktu kemarin. Jadi jangan anggap Pak Presiden nggak ngerti. Pak Presiden mengerti betul tentang rupiah. Cuman konteksnya di sana waktu kemarin,” tegas Purbaya guna meluruskan persepsi yang berkembang belakangan ini di ruang publik.
Di saat yang sama, nilai tukar rupiah memang sedang menghadapi tekanan cukup berat dan sempat menyentuh angka Rp 17.600 per satu dolar Amerika Serikat. Kondisi ini memicu kekhawatiran sebagian masyarakat akan dampak yang bisa merembet ke harga kebutuhan pokok dan stabilitas ekonomi nasional.
Merespons kekhawatiran tersebut, Purbaya meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik berlebihan. Ia memastikan pemerintah telah melakukan perhitungan yang sangat matang dan mendalam terkait berbagai skenario ekonomi, termasuk dampak pergerakan nilai tukar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Waktu kita hitung, sebenarnya bukan seperti asumsi APBN yang sebelumnya. Jadi begitu kira-kira. Nanti kalau sebut angkanya orang, ‘uh, pemerintah maunya sekian’. Nggak. Tapi udah kita hitung, jadi enggak usah khawatir,” pungkasnya, meyakinkan bahwa posisi fiskal negara tetap kokoh dan aman menghadapi guncangan eksternal.
Sebelumnya, saat berbicara di hadapan para kepala daerah dan masyarakat di Nganjuk, Prabowo menanggapi isu yang menyebut Indonesia akan mengalami keruntuhan ekonomi atau kekacauan akibat melemahnya rupiah. Ia menilai pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena struktur ekonomi Indonesia sangat luas dan beragam.
“Saya yakin sekarang ada, sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, chaos. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa tidak pakai dolar,” ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa gejolak nilai tukar lebih banyak terasa di sektor ekonomi perkotaan dan perdagangan luar negeri, sementara ekonomi pedesaan tetap berjalan stabil.
Presiden juga memastikan dua sektor utama penyangga kehidupan rakyat, yaitu pangan dan energi, berada dalam kondisi aman dan terjamin pasokannya. Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang memicu kenaikan harga energi dan pangan di banyak negara, Prabowo menyatakan Indonesia masih dalam posisi yang sangat baik dan terkendali.
“Pangan aman, energi aman, banyak negara panik, Indonesia masih oke,” tegas Prabowo. Keunggulan ini, menurutnya, menjadikan Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi justru menjadi negara yang dicari bantuan oleh negara-negara lain yang sedang mengalami krisis pasokan.
Prabowo mengungkapkan laporan yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang menyebutkan banyak negara kini mengajukan permintaan pasokan pupuk ke Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa industri pupuk nasional mampu memproduksi berlebih hingga bisa mengekspor ke berbagai wilayah.
“Kita tidak euforia, tidak sombong, tapi kita sekarang berada di pihak yang bisa memberi bantuan. Australia minta tolong kita, kita jual ke Australia 500 ribu ton urea,” ungkap Prabowo. Ia menyebutkan pula Filipina, India, Bangladesh, hingga Brasil turut meminta pasokan pupuk dari Indonesia.
“Filipina juga minta ke kita. Kemudian India minta ke kita, Bangladesh minta ke kita, Brasil minta ke kita. Perintah saya, bantu semua,” tambah Presiden, menunjukkan posisi tawar Indonesia yang semakin kuat di mata dunia internasional meski ada tekanan ekonomi global.
Selain pupuk, permintaan ekspor juga mengalir deras untuk komoditas beras. Prabowo sangat bersyukur dan bangga atas keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Jika tidak dicapai saat ini, ia meyakini Indonesia pasti akan kesulitan memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah krisis pangan dunia.
“Juga banyak negara sekarang mau beli beras dari kita. Bayangkan kalau kita tidak swasembada, kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian,” ucapnya, menegaskan kebijakan pertanian yang digalakkan pemerintah adalah langkah strategis yang tepat waktu.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, juga memberikan pandangannya terkait pelemahan rupiah yang sempat menembus angka Rp 17.660 per dolar AS. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Perry menegaskan bahwa penilaian stabilitas mata uang tidak bisa hanya dilihat dari angka atau level tukarnya saja.
Menurut Perry, indikator utama yang dipantau otoritas moneter adalah tingkat volatilitas atau gejolak pergerakannya. Hingga saat ini, Bank Indonesia menilai pergerakan rupiah masih terkendali dan tergolong stabil jika dibandingkan dengan fluktuasi mata uang negara lain.
“Kami cek secara year to date sampai sekarang volatilitasnya sekitar 5,4%, yang sebenarnya masih stabil,” ujar Perry. Ia menegaskan bahwa BI tidak menargetkan angka tertentu, melainkan fokus menjaga agar pergerakan rupiah tidak terlalu liar dan tetap mendukung kegiatan ekonomi riil masyarakat.
“Stabilitas nilai tukar rupiah bukan tingkat nilai tukar rupiah, kita bicara stabilitas, bukan level,” tambahnya. Kebijakan ini merupakan upaya menjaga kepercayaan pasar serta memastikan tekanan eksternal tidak mengganggu pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
