Medan-Mediadelegasi: Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I pada tanggal 5 Juni 2026 kini menjadi sorotan tajam dari publik dan kalangan pemerhati pendidikan tinggi dan masyarakat luas. Kegiatan yang sejatinya bertujuan untuk membahas pengembangan dan tata kelola perguruan tinggi di wilayah binaan tersebut justru menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar terkait waktu pelaksanaannya.
Keresahan dan pertanyaan publik muncul dikarenakan jadwal kegiatan tersebut jatuh tepat satu hari sebelum berlangsungnya sebuah acara keluarga besar yang dikabarkan melibatkan kerabat dekat pimpinan instansi penyelenggara. Kedekatan waktu antara kegiatan kedinasan dan acara pribadi pimpinan inilah yang memicu tanda tanya besar mengenai alasan penentuan tanggal tersebut, sehingga menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat.
Sejumlah pihak meminta agar pihak penyelenggara memberikan penjelasan terbuka dan rinci mengenai dasar pertimbangan penentuan jadwal tersebut. Hal ini dianggap penting guna menghilangkan segala asumsi maupun persepsi negatif yang berkembang di tengah masyarakat, terutama dugaan adanya kemungkinan tumpang tindih kepentingan atau konflik kepentingan antara tugas kedinasan dengan urusan pribadi keluarga pimpinan lembaga.
Selain masalah waktu pelaksanaan, aspek transparansi hasil kegiatan juga menjadi sorotan utama. Beberapa peserta kegiatan maupun pengamat menilai bahwa hingga saat ini belum ada informasi jelas mengenai apa saja yang dibahas, disepakati, dan dihasilkan dalam forum diskusi tersebut. Ketidakjelasan ini membuat publik sulit menilai seberapa besar manfaat nyata yang diperoleh dunia pendidikan tinggi dari kegiatan ini.
Publik pun menuntut agar seluruh hasil kegiatan dipublikasikan secara luas dan terbuka. Dokumen yang diminta untuk diumumkan mencakup agenda pembahasan lengkap, notulen rapat yang memuat isi pembicaraan, daftar rekomendasi atau kesimpulan yang diambil, data jumlah peserta yang hadir, hingga rincian penggunaan anggaran negara yang dikeluarkan untuk membiayai acara tersebut.
Menurut para pengamat, keterbukaan data tersebut sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas lembaga pendidikan tinggi. Sebagai instansi pemerintah yang mengelola sumber daya publik, LLDIKTI Wilayah I dianggap wajib memberikan kepastian hukum dan kejelasan informasi kepada masyarakat agar kepercayaan publik tetap terjaga dan tidak muncul keraguan terhadap kinerja lembaga.
Seorang pakar tata kelola publik menegaskan bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan dan dibiayai menggunakan uang negara memiliki kewajiban mutlak untuk dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berhenti pada pelaksanaan acara semata, melainkan harus mencakup seluruh siklus manajemen, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga hasil dan dampak yang dicapai.
Pakar tersebut juga mengingatkan bahwa prinsip pengelolaan keuangan negara adalah transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, permintaan masyarakat untuk mengetahui detail pelaksanaan dan biaya yang dikeluarkan bukanlah sesuatu yang berlebihan atau menyalahi aturan, melainkan hak publik yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga negara sesuai undang-undang keterbukaan informasi.
Masyarakat pun mendorong agar dokumen pendukung lengkap, seperti laporan hasil kegiatan secara keseluruhan serta rincian realisasi anggaran yang terperinci, dapat segera disusun dan disebarluaskan. Akses terhadap dokumen-dokumen tersebut sebaiknya dapat diperoleh melalui mekanisme layanan keterbukaan informasi publik yang telah disediakan negara, agar prosesnya berjalan sah dan teratur.
Langkah keterbukaan ini dinilai sangat penting untuk mencegah berkembangnya berbagai spekulasi, isu, maupun dugaan yang tidak berdasar di masyarakat. Dengan memberikan informasi lengkap dan jelas, LLDIKTI Wilayah I diharapkan dapat menepis segala isu miring sekaligus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas tinggi. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS
