Jakarta-Mediadelegasi: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dan memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ma’ruf Cahyono, dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pemeriksaan ini menjadi langkah lanjutan untuk memperdalam dugaan penerimaan gratifikasi yang didapatkan dari sejumlah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Ini bukan kali pertama Ma’ruf menjalani pemeriksaan oleh lembaga antirasuah. Sebelumnya, ia sudah dipanggil dan diperiksa secara intensif pada tanggal 25 Juni 2026 lalu. Kini, penyidik kembali menjemputnya untuk mengonfirmasi sejumlah temuan baru dan keterangan dari saksi yang telah diperiksa sebelumnya guna memperkuat berkas perkara.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda tersebut namun enggan merinci secara terperinci materi apa saja yang akan didalami selama proses berlangsung demi menjaga kerahasiaan penyidikan.
“Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih atas nama MRC, pensiunan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI,” singkat Budi saat dikonfirmasi awak media pada Kamis siang ini.
Menurut perkembangan penyidikan yang terungkap, dugaan yang paling mencolok adalah bahwa Ma’ruf diduga meminta imbalan atau uang jasa dari setiap proyek pengadaan yang dilaksanakan selama ia menjabat. Besaran permintaan tersebut disebut mencapai angka 10 persen dari total nilai kontrak yang disepakati.
“Permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10 persen dari nilai paket proyek,” ungkap Budi Prasetyo saat menjelaskan modus operandi dugaan tindak pidana korupsi ini kepada wartawan sehari sebelumnya.
Untuk menguak kebenaran dugaan tersebut, penyidik telah memeriksa seorang saksi dari pihak perusahaan swasta bernama PT Abadi Lestari dengan inisial ADZ pada tanggal 7 Juli 2026 lalu. Saksi ini dianggap memiliki informasi langsung mengenai mekanisme pemberian proyek.
“Pemeriksaan saksi dari pihak swasta ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan. Kemudian, didalami juga keterkaitan dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi,” jelas Budi menjelaskan tujuan pemeriksaan saksi tersebut.
Keterangan yang diberikan oleh pengusaha ini diharapkan dapat menjadi bukti penting yang memperkuat rangkaian data yang sudah dikumpulkan tim penyidik. Jika terbukti benar, maka praktik ini telah merugikan efisiensi keuangan negara dan mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat.
Selain memeriksa saksi dan tersangka, KPK juga diketahui tengah mendalami rincian nilai total keseluruhan imbalan yang diduga diterima. Dari data awal, nilai dugaan gratifikasi ini diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, bahkan disebutkan menyentuh angka Rp17 miliar.
Hingga saat ini, Ma’ruf Cahyono sendiri belum mengakui adanya penerimaan uang haram tersebut. Ia sebelumnya menyatakan dirinya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Namun, KPK terus melengkapi bukti, mulai dari jejak transaksi hingga dokumen kontrak proyek.
Penyidikan masih terus berjalan secara bertahap. KPK menegaskan akan bekerja teliti hingga semua fakta terungkap. Masyarakat pun menantikan kepastian hukum, apakah bukti yang ada cukup kuat untuk melimpahkan perkara ini ke tahap penuntutan dalam waktu dekat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
