Jakarta-Mediadelegasi: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi mesin baru yang dipersiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot ekonomi RI.
Prabowo dengan bangga menjelaskan badan baru tersebut di hadapan para anak buahnya mulai dari menteri Kabinet Merah Putih maupun kader Partai Gerindra.
Sang Kepala Negara menjelaskan BPI Danantara bakal diluncurkan pada 24 Februari 2025. Bahkan, Prabowo meminta seluruh presiden Indonesia sebelumnya berkenan menjadi pengawas Danantara.”Saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya, kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).”Ini (Danantara) adalah uang rakyat. Ini adalah uang anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya adalah hampir US$980 miliar, asset under management,” jelasnya.
Isu soal Danantara mencuat cukup lama, bahkan sebelum Prabowo resmi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Danantara memang dipersiapkan sebagai pengganti Kementerian BUMN.
Misalnya, Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Anggawira yang mengatakan badan baru pengganti Kementerian BUMN itu bakal menjadi superholding.
Nama sosok yang akan memimpin badan itu mengerucut pada Muliaman Hadad, seorang ketua Dewan Komisioner OJK 2012-2017 serta mantan deputi gubernur BI periode 2006 hingga 2011 dan 2011-2012.Muliaman Darmansyah Hadad benar ditunjuk sebagai pemimpin Danantara dan dilantik pada 22 Oktober 2024, tepat dua hari setelah Prabowo menjadi presiden. Ini sejalan dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.
Peluncuran Danantara mulanya ditargetkan pada 8 November 2024. Menteri BUMN Erick Thohir sampai dipanggil Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di tengah rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI hanya untuk menyiapkan kantor dan keperluan Danantara.
Namun, launching badan baru itu terpaksa molor sampai 2025. Presiden Prabowo mengaku memang tak mau terburu-buru memperkenalkan ‘anak’ barunya tersebut.
Hal yang pasti sejauh ini adalah 7 BUMN raksasa bakal beralih ke Danantara. Mereka adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.”Kita tadi ngobrol-ngobrol lagi, nanti tentu saja dengan semuanya yang tujuh (BUMN) yang akan diserahkan ke Danantara. Lebih banyak perkenalan sebetulnya. Tidak ada hal-hal khusus, komunikasi pendahuluan saja,” ucap Muliaman usai bertemu bos 7 BUMN di Kantor Danantara, Jakarta Pusat pada November 2024 lalu.
Muliaman mengatakan Danantara juga akan menggandeng Investment Authority (INA). Nantinya, sovereign wealth fund (SWF) yang lebih dulu eksis itu akan dilebur ke dalam badan baru pengelola investasi.
Kejar tayang Danantara berlanjut dengan rapat-rapat pemerintah bersama DPR RI di hari libur demi disahkannya revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Pendirian Danantara merupakan salah satu poin krusial dari rancangan undang-undang (RUU) yang diketok menjadi UU BUMN dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR Masa Sidang II Tahun 2024-2025 pada Selasa (4/2).Prabowo belakangan blak-blakan mengincar dana segar Rp750 triliun atau US$44 miliar dari hasil efisiensi alias penghematan tiga putaran. Nantinya, US$20 miliar atau Rp358 triliun bakal dipakai Prabowo untuk menyuntik Danantara.
“Jadi, totalnya kita punya Rp750 triliun. US$24 miliar (Rp392 triliun) terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan!” ucapnya.
“Sisanya, berarti kita akan punya US$20 miliar. Sisa. Dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” tegas Prabowo.
Menurutnya, dividen atau setoran dari BUMN yang dikelola Danantara nantinya mencapai Rp300 triliun di 2025. Prabowo mengklaim mengetahui data-data tersebut langsung dari Menteri BUMN Erick Thohir.
Prabowo menegaskan bakal mengambil Rp200 triliun dari hasil kerja perusahaan pelat merah itu. Sedangkan Rp100 triliun sisanya dikembalikan kepada BUMN untuk modal kerja dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).D|Red
