Oleh Dr. Sonny W Manalu, MM
Medan-Media Delegasi: Seluruh Partai politik saat ini bisa ditengarai dalam posisi siaga satu menanti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Asumsi tersebut berkaitan erat dengan gugatan sekelompok orang yang menginginkan sistem Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.
Berbagai komentar termasuk pendapat para pengamat juga para politisi yang beragam menunjukkan kesan kekhawatiran jika MK bakal memutuskan ke sistem proporsional tertutup.
Penulis selaku kader Partai Golkar menilai, baik sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup, adalah sama-sama pilihan yang demokratis jika dilihat dari sisi sistem politik yang berlaku umum di hampir semua negara yang menganut paham demokrasi.
Sistem proporsional terbuka berarti rakyat yang berdaulat penuh memilih caleg yang dikehendakinya diantara caleg yang telah dipersiapkan oleh partai.
Namun bagaimana jika para caleg tersebut melakukan berbagai cara yang bertentangan dengan norma dan sistem pemilu, seperti melakukan politik identitas dan politik uang dengan menyogok rakyat.
Apabila hal itu terjadi, maka sistem proporsional terbuka menjadi tidak bernilai demokrasi yang baik, bahkan berpotensi merusak demokrasi itu sendiri.
Sebab, akan menghilangkan nilai-nilai rasionalitas, baik nilai etik maupun nilai hukum.
Sedangkan, sistem proporsional tertutup, memberi ruang dan kewenangan penuh kepada pimpinan partai untuk menentukan siapa caleg yang akan dipilih dan ditetapkan menjadi calon terpilih.
Sistem pemilu proporsional tertutup ini tentunya bisa terealiisasi jika pimpinan partai politik yang bersangkutan konsisten menrapkan aturan internal partai, yakni menempatkan caleg yang paling memenuhi syarat berdasarkan merit system yang sudah ditetapkan.
Adapun indikator yang digunakan untuk menilai berdasarkan merit system, antara lain sisi kualitas, pengalaman, rekam jejak, dan moralitas.
