“Kami akan mendorong pengawasan reguler terhadap implementasi kebijakan ini, termasuk membuka kanal pengaduan masyarakat dan laporan rumah sakit, sehingga setiap kendala dapat segera diselesaikan tanpa mengurangi kualitas layanan. Prinsipnya, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus berjalan seimbang dengan keberlanjutan sistem rumah sakit,” tambah Maruli.
Hanya saja, Maruli menggarisbawahi bahwa perlakuan diskriminatif terhadap peserta UHC tidak boleh terjadi. Karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional seluruh warga negara.
Mantan Kasat Reskrim Poltabes Medan itu pun menyarankan tiga langkah konkret. Pertama, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kesehatan agar mereka memahami esensi pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan.
Kedua, Pemprov Sumut dan BPJS perlu membangun sistem pengawasan dan evaluasi layanan secara digital dan terbuka agar setiap keluhan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti.
Ketiga, masyarakat juga harus diedukasi untuk berani melapor jika menemukan perlakuan tidak adil, dengan jaminan perlindungan identitas.
“Kita ingin memastikan, semangat UHC bukan hanya soal administrasi, tetapi soal nilai kemanusiaan, bahwa semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang bermartabat tanpa pandang status ekonomi,” imbuh Maruli.
Atas torehan itu pula, Maruli optimis Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan.
“Dengan kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution yang enerjik dan fokus, serta dukungan pengawasan dari berbagai pihak termasuk DPR RI, Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan,” pungkas Maruli. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
