Ia meminta agar Bawaslu membuat regulasi yang baik seperti mempersingkat proses acara di Bawaslu. Kemudian memperkuat jajaran Bawaslu dalam rangka mendapatkan kapasitas dan kemampuan yang merata serta kerjasama yang efektif antar sesama penyelenggara pemilu,” sebutnya.
“Semua orang tahu bahkan penyelenggara dan pengawas Pemilu mengetahui maraknya praktik politik uang, tetapi tidak ada tindakan di lapangan oleh penyelenggara, akhirnya saya harus menuntut sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapat keadilan. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka kita khawatir menjadi preseden buruk bagi pembangunan demokrasi di Sumut,” tegasnya.
Sedangkan Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon yang hadir pada acara sosialisasi itu mengharapkan, penyelenggara Pemilu terutama Bawaslu harus bertindak adil dan melakulan proses pencegahan agar tidak terjadi money politis. “Saya melihat Bawaslu belum melakukan terobosan yang signifikan untuk menghilangkan praktik politik uang yang terstruktur dan sisitematis, padahal peristiwa itu benar-benar terjadi, tapi tak terlihat. Ibaratnya seperti pohon kelapa bergoyang dihembus angin tetapi anginnya tidak terlihat,” ucap mantan Bupati Samosir yang kalah pada Pilkada beberapa waktu lalu saat maju untuk periode kedua.
Di akhir sambutannya, ia memberikan masukan agar menyeleksi orang yang memiliki dedikasi tinggi serta kejujuran agar bisa mengawal proses demokrasi ini ke depan.
“Cari orang-orang di Bawaslu yang memiliki sifat jujur, adil, profesional dalam menjalankan tugasnya untuk menghasilkan Pemilu yang lebih baik. Dan yang lebih penting Bawaslu harus mampu bertindak sebagai wasit bukan pemain dalam Pemilu,” pintanya. D|Red
Halaman : 1 2
