Jakarta-Mediadelegasi: Anggota Dewan Pers Abdul Manan mengatakan Biro Pers Istana telah melanggar kebebasan pers karena mencabut kartu identitas reporter istana milik seorang reporter CNN Indonesia.
“Sikap Biro Pers Istana bisa dikategorikan melanggar kebebasan pers,” ujar dia dalam keterangan tertulis dilasir Mediadelegasi, Minggu (28/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seperti diketahui, kartu liputan khusus istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut oleh BPMI Sekretariat Presiden. Ihwal pencabutan itu dibenarkan oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari.
Abdul mengatakan, menghukum wartawan karena bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto tentang topik di luar agenda presiden masuk kategori pelanggaran kebebasan pers.
Padahal, kata dia, adalah sesuatu yang wajar jika wartawan bertanya apa saja kepada presiden.
Sebab, lanjut dia, Presiden sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk merespons sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik.
Menurutnya, mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara adalah salah satu hak yang dimiliki oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Hak itu dilindungi oleh Pasal 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Dalam Pasal itu disebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Abdul mengaku pernah menjadi wartawan yang bertugas meliput di Istana Negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Berdasarkan pengalaman itu, dia meyakini menarik kartu identitas sama saja dengan melarang wartawan tersebut melakukan liputan di Istana.
Prihatin
Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan prihatin atas pencabutan kartu liputan istana terhadap wartawan CNN Indonesia usai bertanya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (27/9).
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” jelas Munir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Selain itu, PWI mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Menurut Munir, pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan karena menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.
Dia pun mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” demikian Munir. D\rel
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
