Dewan Pers: Istana Melanggar Kebebasan Pers Terkait Pencabutan Kartu Liputan

Minggu, 28 September 2025 - 23:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Abdul Manan. Foto: ist

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Abdul Manan. Foto: ist

Jakarta-Mediadelegasi: Anggota Dewan Pers Abdul Manan mengatakan Biro Pers Istana telah melanggar kebebasan pers karena mencabut kartu identitas reporter istana milik seorang reporter CNN Indonesia.

 

“Sikap Biro Pers Istana bisa dikategorikan melanggar kebebasan pers,” ujar dia dalam keterangan tertulis dilasir Mediadelegasi, Minggu (28/9).

Seperti diketahui, kartu liputan khusus istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut oleh BPMI Sekretariat Presiden. Ihwal pencabutan itu dibenarkan oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari.

Abdul mengatakan, menghukum wartawan karena bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto tentang topik di luar agenda presiden masuk kategori pelanggaran kebebasan pers.

Padahal, kata dia, adalah sesuatu yang wajar jika wartawan bertanya apa saja kepada presiden.

Sebab, lanjut dia, Presiden sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk merespons sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik.

Menurutnya, mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara adalah salah satu hak yang dimiliki oleh wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Hak itu dilindungi oleh Pasal 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

BACA JUGA:  Pendataan Perusahaan Pers Mengacu UU Nomor 40/1999

Dalam Pasal itu disebutkan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Abdul mengaku pernah menjadi wartawan yang bertugas meliput di Istana Negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan pengalaman itu, dia meyakini menarik kartu identitas sama saja dengan melarang wartawan tersebut melakukan liputan di Istana.

 

Prihatin
Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan prihatin atas pencabutan kartu liputan istana terhadap wartawan CNN Indonesia usai bertanya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (27/9).

 

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” jelas Munir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

BACA JUGA:  Isu Utama Dunia Pers Sudah Bergeser

 

Selain itu, PWI mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

 

Menurut Munir, pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan karena menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

Dia pun mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.

 

“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” demikian Munir. D\rel

 

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

 

4 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan
PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar
Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02 WIB

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:54 WIB

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Berita Terbaru