Distribusi Beras SPHP Terus Digencarkan untuk Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan

Sabtu, 13 September 2025 - 16:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Pemerintah Indonesia memastikan akan terus melanjutkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh pasar di Indonesia. (Foto : AI)

Ilustrasi Pemerintah Indonesia memastikan akan terus melanjutkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh pasar di Indonesia. (Foto : AI)

Medan-Mediadelegasi : Pemerintah Indonesia memastikan akan terus melanjutkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh pasar di Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Langkah ini diambil di tengah fluktuasi harga beras yang belakangan ini menjadi perhatian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa penyaluran beras SPHP akan terus dilakukan hingga beberapa bulan ke depan. Target yang ditetapkan adalah mendistribusikan total 1,3 juta ton beras ke seluruh wilayah Indonesia. “Sesuai perintah Bapak Presiden, kita akan mengguyur pasar dengan 1,3 juta ton beras,” ujar Amran. Ia menambahkan bahwa operasi pasar ini akan dilanjutkan hingga pasar benar-benar jenuh, bahkan bila perlu hingga Desember dan Januari mendatang.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan operasi pasar ini. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada pengawalan yang baik di lapangan. Untuk itu, ia meminta kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para pelaku usaha, agar proses distribusi beras SPHP berjalan lancar dan kualitasnya tetap terjaga.

“Intinya bagaimana petani sejahtera, konsumennya bahagia, dan pedagang tetap untung,” kata Amran, menjelaskan visi utama dari program ini. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah menciptakan ekosistem pangan yang adil bagi semua pihak, mulai dari produsen hingga konsumen. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk bersama-sama mengawal program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

BACA JUGA:  KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka

Kenaikan harga beras yang terjadi sebelumnya menjadi latar belakang utama kebijakan ini. Meski stok beras nasional terbilang melimpah, harga di pasaran sempat mengalami lonjakan. Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan.

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, kenaikan harga beras disebabkan oleh naiknya harga Gabah Kering Panen (GKP). Arief menjelaskan bahwa harga GKP yang semula berada di kisaran Rp6.000 per kilogram, kini telah mencapai Rp6.500 per kilogram. “Harga beras medium itu naik ya sudah pasti, karena harga gabah dulu Rp6.000, sebelumnya Rp5.500, hari ini Rp6.500,” jelas Arief dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI.

Arief lebih lanjut memaparkan bahwa setiap kenaikan harga gabah sebesar 1 persen dapat memicu kenaikan harga beras sekitar Rp100 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara harga gabah di tingkat petani dengan harga beras di tingkat konsumen. Dalam beberapa kasus, harga gabah bahkan sempat menyentuh angka Rp7.400 per kilogram, yang secara otomatis mendorong harga beras ikut terkerek naik.

BACA JUGA:  Capaian Pembelajaran (CP) 2025, Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Era Digital

Dengan menyadari dinamika pasar tersebut, pemerintah melalui distribusi beras SPHP berupaya memutus rantai kenaikan harga yang tidak terkendali. Langkah ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang pasar, sehingga harga beras dapat kembali stabil pada tingkat yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat.

Penyaluran beras SPHP ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan memastikan pasokan yang cukup dan harga yang stabil, pemerintah berupaya mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh koordinasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan seperti Perum Bulog, hingga para pedagang dan konsumen. Sinergi yang kuat diharapkan dapat menjadikan program ini sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jampidsus Febrie Adriansyah Dikabarkan Mundur
Surat Rahasia Kejagung Bocor: Soroti Kasus Pejabat, Pegawai Kejaksaan Dilarang Komentar Soal Perkara
Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK
Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax
Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai
​Kurs Rupiah Terpuruk di Angka Rp18.000, Hasto Kristiyanto Kritik Keras Manajemen Pemerintahan
Tuntut Kepastian Operasional, Investor Dapur SPPG di Wilayah 3T Geruduk Kantor BGN
Rupiah Hancur! Tembus Rp18.175 per Dolar AS
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 00:15 WIB

Jampidsus Febrie Adriansyah Dikabarkan Mundur

Kamis, 9 Juli 2026 - 23:19 WIB

Surat Rahasia Kejagung Bocor: Soroti Kasus Pejabat, Pegawai Kejaksaan Dilarang Komentar Soal Perkara

Jumat, 3 Juli 2026 - 09:17 WIB

Bupati Langkat Syah Afandin Di OTT KPK

Rabu, 10 Juni 2026 - 07:47 WIB

Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:03 WIB

Nama Raffi Ahmad Terseret Dalam Kasus Dugaan Suap Importasi Barang di Bea Cukai

Berita Terbaru

Kabupaten Labuhan Batu Utara

Tindaklanjuti Instruksi DPP, Golkar Labura Gelar Pleno Persiapan Musda 2026

Jumat, 7 Agu 2026 - 17:53 WIB

Foto: Jilbab berlogo bordir “Asri” hasil pengadaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 15.000 lembar senilai Rp525 juta. Harga satuan yang ditetapkan Rp35.000 disorot JIPI karena dinilai jauh lebih tinggi dari harga pasar sejenis yang diperkirakan hanya sekitar Rp15.000 per lembar.

Kabupaten Deli Serdang

Jilbab Rp525 Juta, Kainnya yang Mahal atau Angkanya yang Bikin Bertanya?

Jumat, 7 Agu 2026 - 17:16 WIB