Salah satu desakan agar Kapolri mundur datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). YLBHI menyoroti tindakan represif aparat dalam menghadapi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Menurut mereka, sikap represif aparat menciderai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Kritik dari YLBHI ini menambah tekanan terhadap institusi Polri untuk melakukan reformasi internal, terutama dalam hal pendekatan terhadap penanganan unjuk rasa. Tuntutan ini sejalan dengan harapan masyarakat agar aparat lebih humanis dan persuasif dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, pengamat politik menilai bahwa isu pergantian Kapolri ini bisa saja menjadi bagian dari evaluasi kinerja yang dilakukan Presiden. Kabinet dan pimpinan lembaga negara biasanya dievaluasi secara berkala, dan Polri sebagai salah satu pilar keamanan negara tidak luput dari penilaian tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Istana Negara belum memberikan keterangan resmi mengenai Surpres yang dikabarkan telah dikirim. Dengan demikian, nasib pucuk pimpinan Polri masih menjadi misteri, menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
