DPR Minta BPK Hitung Kerugian Negara Kasus MinyaKita

Foto: ist

Jakarta-Mediadelegasi: Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati meminta pemerintah untuk menghitung kerugian negara dalam kasus pengurangan takaran Minyakita 1 liter. Pasalnya, penghitungan tersebut dianggap mendesak sebab berkaitan erat dengan proses hukum yang harus dijalani sejumlah produsen nakal yang mengurangi volume minyak goreng tersebut.

“Kami bertanya kepada Kementan, Kemendag dan Polri yang terlibat langsung dalam proses itu, ada berapa botol Minyakita yang dicurangi? Berapa jumlah literan yang membuat rakyat dibohongi lagi dan lagi? Jelaskan itu dulu. Ini seperti sunatan massal minyak goreng. Prihatin sekali rasanya,” kata Sadarestuwati dalam keterangannya, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Sadarestuwati menuntut Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan para menterinya dalam mengusut kasus ini. Sebab, rakyat berhak tahu atas gagalnya proses produksi yang jujur, adil dan transparan dari Minyakita yang merupakan program subsidi pemerintah.

“Bahaya sekali ini takaran minyak subsidi buat rakyat kecil dicurangi, Presiden Prabowo perlu memberi arahan khusus kepada para pembantunya. Soalnya, ini berujung petaka buat rakyat. Sudah pakai duit subsidi, takarannya dicurangi, harga ecerannya naik tinggi. Betul-betul celaka tiga belas ini bagi rakyat,” ujarnya.Usai menghitung berapa jumlah botol dan literan yang dicurangi, Sadarestuwati meminta instrumen pengawasan dan penegakan hukum seperti Inspektorat Kementerian, BPK dan Polri turun tangan.

“Jangan main-main. Apalagi main mata dan main saweran. Itu duit subsidi, asalnya dari duit pajak, itu duit rakyat,” tegas politisi yang akrab disapa Mbak Estu ini.

Pos terkait