Jakarta-Mediadelegasi: Status UNESCO Global Geopark (UGGp) Kaldera Toba kini berada di ujung tanduk. Ancaman pencabutan status tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, yang menekankan dampak buruknya terhadap sektor pariwisata dan perekonomian nasional. Dua tahun setelah peringatan “kartu kuning” dari UNESCO pada September 2023, belum terlihat kemajuan berarti dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Kehilangan status UGGP akan berdampak sangat signifikan. Selama Januari hingga September 2024 saja, Geopark Danau Toba telah berhasil menarik investasi sebesar 7,5 juta dollar AS. Status UGGp ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara dan juga menjadi kunci penyelenggaraan berbagai event internasional di kawasan Danau Toba. Hilangnya status ini akan berdampak negatif terhadap kunjungan wisatawan dan citra Indonesia di mata dunia.
Evita Nursanty mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan tata kelola Kaldera Toba. Ia menekankan pentingnya menjaga status UGGp tersebut demi keberlangsungan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. “Jangan sampai Danau Toba kehilangan status pengakuan dunia yang sangat spesial ini,” tegas Evita dalam keterangan resminya.
Komisi VII DPR RI mendorong kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan para pengelola untuk segera memperbaiki kekurangan yang menjadi catatan UNESCO. Mereka harus segera memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan untuk mempertahankan status UGGp Kaldera Toba. Kegagalan dalam hal ini akan berdampak buruk terhadap citra pariwisata Indonesia dan kredibilitas negara dalam upaya konservasi alam.
Pemerintah harus segera bertindak cepat dan efektif. Pembenahan tata kelola Kaldera Toba bukan hanya sekadar mempertahankan status UGGp, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kehilangan status ini akan berdampak luas dan berkelanjutan bagi perekonomian dan pariwisata Indonesia.
Oleh karena itu, upaya serius dan terintegrasi dari semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Perbaikan tata kelola dan pemenuhan kewajiban kepada UNESCO harus menjadi prioritas utama agar status UGGp Kaldera Toba dapat dipertahankan dan potensi pariwisata Danau Toba tetap terjaga.D|Red
