Medan- Mediadelegasi: Para perangkat desa yang dihadirkan JPU Kejari Labura, Septian Tarigan sebagai saksi di Persidangan PN Tipikor Medan ruang Cakra 4 perkara korupsi Terdakwa Sarpin (49) mantan Kades Bulungihit, Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura), sebesar Rp 960 juta Senin, (3/5/2021).
Di hadapan Majelis Hakim diketuai Mian Munthe dengan nada ketus para saksi mengutarakan, mulai Mei 2019 sudah tidak lagi mendapatkan gaji.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa sepengetahuan kami Dana Desa (DD) seharusnya dipertanggungjawabkan terdakwa kades periode 2016 hingga 2019 berkisar Rp300 hingga Rp400 juta.
Baik mantan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Misiadi, Plt Sekdes Bambang Priyono, Kaur Kesra Tukimin maupun Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jamiun menerangkan, terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bulungihit.
Saksi Jamiun selaku Ketua BPD menerangkan, dirinya pernah ikut perencanaan kegiatan, populer disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.
Di antaranya untuk membayar gaji perangkat desa, pembangunan sarana dan prasarana desa.maupun penyuluhan warga. Namun di akhir Tahun Anggaran (TA) terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan APBDes.
Setelah DD dicairkan secara bertahap bersama Bendahara Desa, uangnya langsung diserahkan kepada terdakwa.
