Gubernur Sumut Gandeng KPK Berantas Korupsi

- Penulis

Selasa, 29 April 2025 - 21:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Johanis Tanak (kelima kiri), Gubernur Sumut Bobby Nasution (kelima kanan) didampingi para Bupati dan Wali Kota se Sumut foto bersama usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4).  Foto: dok-KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Johanis Tanak (kelima kiri), Gubernur Sumut Bobby Nasution (kelima kanan) didampingi para Bupati dan Wali Kota se Sumut foto bersama usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4). Foto: dok-KPK

Jakarta-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan pihaknya siap menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memperkuat pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

 

 

 

Pernyataan tersebut dikemukakan Bobby Nasution pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah I bersama jajaran yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4).

 

 

 

 

 

Dalam Rakor yang dipimpin Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak tersebut, Bobby meminta agar KPK memperkuat kehadirannya di Sumut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehadiran KPK, lanjutnya, diharapkan tidak hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga sebagai penengah dalam membangun kolaborasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif di daerah.

 

 

 

 

 

 

“Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih apakah kita ingin ikut rusak atau tetap menjaga diri kita tetap bersih,” kata Gubernur Sumut, seperti keterangan resmi dilansir Mediadelegasi  Medan dari situs resmi KPK RI, Selasa (29/4).

BACA JUGA:  Sekolah Rakyat Siapkan Generasi Unggul Indonesia Emas

 

 

 

 

 

 

Lebih lanjut, Menurut Bobby, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada integritas kepala daerah, tetapi juga harus diperkuat dengan pembenahan sistem politik dan tata kelola pemerintahan di daerah.

 

 

 

 

 

“Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur. Saat ini, ada lima eks pimpinan organisasi perangkat daerah kami yang sedang diperiksa. Sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya,” ujar dia.

 

 

 

 

 

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap peran KPK di Sumut bisa lebih diperkuat dan lebih sering.

 

 

 

 

“KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami, agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik,” paparnya.

 

 

 

 

Pada kesempatan yang sama, Gubernur mengapresiasi kegiatan Rakor Pemberantasan Korupsi yang digelar KPK tersebut.

BACA JUGA:  Ahli IPB: Kayu Gelondongan di Lokasi Longsor Sumut Berasal dari Campuran Penebangan dan Pohon Tumbang

 

 

 

 

 

Bobby menilai, Rakor yang turut diisi dengan forum dialog tersebut menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk menyampaikan pandangan dan tantangan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi.

 

 

 

 

 

 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang hari ini tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membuka ruang diskusi. Ini penting, agar kami bisa menyampaikan pandangan langsung tentang persoalan korupsi di daerah masing-masing,” ujarnya.

 

 

 

 

 

Selain Bobby Nasution, Rakor tersebut turut dihadiri delapan pimpinan dan perwakilan kepala daerah di Sumut, antara lain dari Kota Pematang Siantar, Kabupaten Asahan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

 

 

 

 

 

 

Pada sesi akhir Rakor tersebut dilakukan penandatanganan komitmen antikorupsi oleh delapan kepala daerah dengan masing-masing Ketua DPRD setempat. D|Red

 

 

 

 

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Facebook Comments Box

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sopir Taksi Pemicu Kecelakaan Bekasi Timur Diamankan Polisi, Diduga Mogok di Rel
Antisipasi Dampak Perang di Selat Hormuz, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik
Respons Kecelakaan Maut, AHY Instruksikan Percepatan Pembangunan Flyover Tutup Lintasan Sebidang
Kronologi Lengkap Tabrakan Maut di Bekasi Timur, KA Argo Bromo Tembus Gerbong KRL
Pemerintah Tanggung Penuh PPN Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Selama 60 Hari
KNKT Turunkan Tim Investigasi, Evakuasi Korban Terjepit Berjalan Non-Stop
Komut KAI Sebut Kecelakaan di Bekasi Akibat Kelalaian Sopir Taksi yang Terobos Rel
Korban Kecelakaan KA Argo Anggrek Bertambah Jadi 14 Orang Meninggal Dunia

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 17:11 WIB

Sopir Taksi Pemicu Kecelakaan Bekasi Timur Diamankan Polisi, Diduga Mogok di Rel

Selasa, 28 April 2026 - 16:50 WIB

Antisipasi Dampak Perang di Selat Hormuz, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik

Selasa, 28 April 2026 - 16:42 WIB

Respons Kecelakaan Maut, AHY Instruksikan Percepatan Pembangunan Flyover Tutup Lintasan Sebidang

Selasa, 28 April 2026 - 14:32 WIB

Kronologi Lengkap Tabrakan Maut di Bekasi Timur, KA Argo Bromo Tembus Gerbong KRL

Selasa, 28 April 2026 - 11:33 WIB

KNKT Turunkan Tim Investigasi, Evakuasi Korban Terjepit Berjalan Non-Stop

Berita Terbaru