Hilirisasi Timah: ESDM Kaji Setop Ekspor

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Foto: Ist.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Foto: Ist.

Medan-Mediadelegasi: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengambil langkah tegas dengan menyetop ekspor komoditas mineral seperti bijih nikel. Langkah ini merupakan bagian dari strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Ke depan, Bahlil menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji penyetopan ekspor beberapa komoditas lainnya, termasuk timah. Hal ini dilakukan untuk mendorong investasi di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja.

“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi di dalam negeri,” pintanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

18 Proyek Hilirisasi Prioritas Nasional 2026

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp 618 triliun. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis dan ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.

BACA JUGA:  Erupsi Dahsyat Gunung Dukono, Abu Vulkanis Membubung 10 Kilometer

Proyek-proyek tersebut mencakup bauksit, nikel, gasifikasi batu bara, hingga kilang minyak. Produk hasil hilirisasi ini ditargetkan menjadi barang yang dapat menggantikan barang-barang impor dari luar negeri.

Baca Juga : https://mediadelegasi.id/kurve-asri-bobby-bersihkan-pantai-sorake

Bahlil mengundang investor nasional, termasuk sektor perbankan, untuk masuk menyuntikkan dananya pada proyek strategis nasional ini. Ia menekankan pentingnya peran perbankan dalam mendukung hilirisasi.

“Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri,” tuturnya.

Bahlil memandang hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mencontohkan pelarangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019, yang berbuah manis dengan total ekspor nikel mencapai 10 kali lipatnya pada periode 2023-2024.

BACA JUGA:  Ekstensif Mudik Gratis Laut Disiapkan Kemenhub 2026

“Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya USD3,3 miliar. Dan kemudian begitu kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai USD 34 miliar. 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Hingga 2040, program hilirisasi di berbagai sektor diprediksi akan mendatangkan investasi hingga USD618 miliar. Dari jumlah itu, USD 498,4 miliar datang dari subsektor mineral dan batubara (minerba) dan USD 68,3 miliar dari minyak dan gas bumi (migas).

Hilirisasi juga diproyeksikan mendatangkan ekspor USD 857,9 miliar, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) USD 235,9 miliar, hingga lebih dari 3 juta tenaga kerja. Angka-angka ini menunjukkan potensi besar hilirisasi bagi perekonomian Indonesia. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Ungkap Asal Uang di Amplop Bupati Kuansing: Hasil Kumpulan Dana dari KUD
KPK Tegas: Menhut Raja Juli Antoni Dianggap Kurang Taat Aturan Terkait Amplop dari Bupati Kuansing
Gunung Anak Krakatau Berstatus Siaga, Masyarakat Dilarang Mendekat Radius 3 Km
Perluas Kesempatan Kerja, Menaker Ajak Perusahaan KEK Mandalika Gunakan MagangHub
OTT KPK Jerat Bupati Langkat: Dugaan Suap dan Gratifikasi Capai Rp4,3 Miliar
OTT KPK di Sumut: Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap, Uang Ratusan Juta Diduga Biaya Proyek
Kasus Korupsi MBG Meluas: Kolonel TNI Aktif Terlibat, Pengadaan Sepeda Motor Diduga Sarat Penyimpangan
Kejagung Ajukan Banding Vonis 10 Tahun Nadiem Makarim, Dinilai Terlalu Ringan untuk Rugikan Negara Rp809 Miliar
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 4 Juli 2026 - 15:29 WIB

KPK Ungkap Asal Uang di Amplop Bupati Kuansing: Hasil Kumpulan Dana dari KUD

Sabtu, 4 Juli 2026 - 14:35 WIB

KPK Tegas: Menhut Raja Juli Antoni Dianggap Kurang Taat Aturan Terkait Amplop dari Bupati Kuansing

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:43 WIB

Gunung Anak Krakatau Berstatus Siaga, Masyarakat Dilarang Mendekat Radius 3 Km

Sabtu, 4 Juli 2026 - 11:53 WIB

Perluas Kesempatan Kerja, Menaker Ajak Perusahaan KEK Mandalika Gunakan MagangHub

Jumat, 3 Juli 2026 - 18:32 WIB

OTT KPK di Sumut: Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap, Uang Ratusan Juta Diduga Biaya Proyek

Berita Terbaru