Menurutnya, para mitra harus menyediakan sendiri berbagai kebutuhan operasional, mulai dari lahan, pembangunan fasilitas, hingga pengadaan peralatan dapur untuk mendukung program pemenuhan gizi.
Selain itu, mitra juga menanggung berbagai risiko, termasuk kerusakan fasilitas akibat bencana alam maupun biaya pemeliharaan jangka panjang yang tidak sedikit.
Dadan menambahkan bahwa skema ini justru dinilai lebih efisien karena pembangunan dilakukan secara mandiri oleh mitra tanpa adanya potensi mark up anggaran seperti pada proyek pemerintah pada umumnya.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan, sekaligus tetap menjaga kualitas layanan bagi masyarakat.
Meski demikian, perdebatan di ruang publik masih terus berlangsung. Masyarakat kini menanti transparansi lebih lanjut dari pemerintah agar polemik serupa tidak terus berulang dan kepercayaan terhadap program sosial tetap terjaga. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
